Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara (Banggar DPRD-SU) melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Batubara bersama TAPD Provsu (Pj. Sekretaris Daerah Provsu, Asisten Administrasi Umum Setdaprovsu, Kepala BP2RD Provsu, Plt. Kepala Bappeda Provsu, Kepala BPKAD Provsu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu).

 

Rombongan Banggar DPRD-SU dihadiri oleh Anggota Banggar DPRD-SU H. Wagirin Arman, S. Sos (Fraksi Golkar), Viktor Silaen, SE, MM (Fraksi Golkar), Dimas Tri Adji, S. Ikom (Faksi Nasdem), H. Jumadi, M. Ikom (Fraksi PKS), Saut B. Purba, SE (Fraksi Demokrat), H. Darwin, S. Ag, MAP (Fraksi Nusantara) dan Meryl Rouli Br Saragih, SH, MH ( Fraksi PDI-P), diterima langsung oleh Sekda Pemkab Batubara H. Sakti Alam Siregar, SH, (Selasa, 29/03/2022).

 

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Anggota Banggar DPRD-SU H. Wagirin Arman, S. Sos dengan pembahasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi Keuangan (BKP) Tahun Anggaran 2022. Dalam diskusi dan tanya jawab dijelaskan bahwa proyeksi anggaran DBH Pajak Pemprovsu didasari oleh alokasi defenitif yang diterima pada tahun sebelumnya. Dengan terbitnya Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor telah meningkatkan penerimaan DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2022. Rincian DBH dari Pemprovsu Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB), Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok dan PAP (Pajak Air Permukaan) bersamaan dengan DBH yang diproyeksikan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. DBH Pajak yang diperoleh dipergunakan untuk kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, penegakan perda kab/kota dan Perbup/walikota, pembinaan penyidik Pns kab/kota, pengelolaan sampah, peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, penyelenggaraan jalan kab/kota, pendampingan asistensi pengawasan internal, pelayanan pencegahan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dll.