Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, Senin, 08 Agustus 2022 bertempat di Ruang Banggar Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Rapat Dengar Pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E Drs. H. Syamsul Qamar didampingi oleh Wakil Ketua Komisi E Tia Ayu Anggraini, S.Kom dan Anggota Komisi E Megawati Zebua, Ruben Tarigan, SE , Drs. Parsaulian Tambunan, M.Pd , Thomas Dachi, SH , Ingan Amin Barus, S.Sos, Dr. Jonius TP Hutabarat, S.Si, M.Si , H. Hendra Cipta, SE , dr. Meriahta Sitepu,Mars , Dra. Remita Br. Sembiring dan dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya.
RDP ini terkait dengan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.
Dalam RDP tersebut Masing-masing peserta rapat menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Dinas Pendidikan mengatakan rekapitalisasi 3 program diantaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, program pengelolaan pendidikan, dan program pendidik dan tenaga kependidikan disertai 11 kegiatan, 30 sub kegiatan. Pertimbangan Perubahan APBD salah satunya sarana dan prasarana sekolah masih banyak yang memprihatinkan seperti SMA 5 Pematang Siantar dan perlunya peningkatan pelayanan publik. Dalam RDP tersebut Anggota Komisi E mengatakan berharap tau persis untuk kedepan dan masukan-masukan positif sehingga penyederhanaan bisa lebih baik, mencermati semua program dan mempertanggung jawabkan atas serapan anggaran.
Dinas Kesehatan juga melakukan program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Anggota Komisi E berharap agar Dinas Kesehatan Provinsi memperhatikan Rumah Sakit Umum di kabupaten yang sudah tidak memadai dan berharap ada puskemas di masing-masing kabupaten.