Kunjungan kerja Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Benny Harianto Sihotang, SE (Fraksi Gerindra) bersama Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sumatera Utara Irham Buana Nasution, SH, M.Hum (Fraksi Golkar), Artha Berliana Samosir (Fraksi PDIP), Hendro Susanto, SH (Fraksi PKS), dan Drs. H. Samsul Qamar (Fraksi Golkar) dan diterima oleh Pimpinan Cabang PT. Bakrie Sumatera Plantation Andi Wahyudi Samosir beserta jajarannya.
Kunjungan kerja ini berkaitan dengan peran dan kontribusi Perusahaan-Perusahaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara termasuk dari Perusahaan Bakrie Sumatera Plantation yang beroperasi di dua Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Batubara dan Kabupaten Asahan.
Ketua II DPRD Sumatera Utara Irham Buana Nasution, SH.,M.Hum menyampaikan bahwa pembentukan pansus PAD DPRD Sumatera Utara ini bertujuan untuk meningkatkan dan menggali potensi-potensi PAD baru untuk Sumatera Utara. Jika PAD Sumatera Utara meningkat maka akan mempercepat pembangunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
Perwakilan dari PT. Bakrie Sumatera Plantation menjelaskan sedikit terkait profil perusahaan dimana PT. BSP memiliki 2 Komoditi perkebunan yaitu sawit dan karet yang tersebar di Kabupaten Batubara dan Kabupaten Asahan, PT BSP juga sudah memiliki sertifikat ISPO dan RSPO yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan PT BSP berkontribusi terhadap PAD Sumatera Utara melalui pembayaran pajak Air Permukaan yang digunakan untuk keperluan operasional PT BSP.
Anggota Pansus PAD DPRD Sumatera Utara menanyakan terkait proses pengukuran debit air permukaan yang digunakan oleh PT. BSP selama ini.
Perwakilan PT.BSP menjelaskan bahwa pengukuran debit air yang digunakan untuk operasional perusahaan menggunakan flow meter yang disiapkan oleh perusahaan, dan pihak perusahaan secara berkala memberikan laporan kepada UPT PPD Lima Puluh. Perwakilan PT. BSP juga menyampaikan bahwa perusahaan siap mengikuti semua instruksi dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
Anggota Pansus PAD DPRD Sumatera Utara berharap BP2RD Provinsi Sumatera Utara dapat menyiapkan Flow meter yang digunakan oleh seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, hal ini bertujuan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan control terhadap penggunaan air permukaan yang digunakan oleh perusahaan.