Senin (27/6/22) Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan Plasma dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kunjungan kerja dipimpin oleh Ketua Pansus Plasma dan PSR Zeira Salim Ritonga, SE (Fraksi Nusantara) dan Anggota Pansus Plasma dan PSR Pantur Banjar Nahor (Fraksi PDI-P), H. Dhody Thahir SE (Fraksi Golkar), Jubel Tambunan, SE (Fraksi Nasdem) dan H. Hendra Cipta, SE (Fraksi PAN).

Dalam pertemuan Rapat Kunjungan Kerja diterima oleh Wakil Bupati Deli Serdang  H. M. Ali Yusuf Siregar didampingi oleh Asisten Pemerintahan Deli Serdang, Kepala Dinas Pertanian Deli Serdang dan Para Staf Pemkab. Deli Serdang. Selanjutnya untuk mendamping Kunjungan Kerja Pansus Plasma dan PSR DPRD-SU dihadiri dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara dan 16 Perwakilan Perusahaan Perkebunan yang berlokasi di Pemerintahan Kab. Deli Serdang. Dalam pertemuan Rapat Kunjungan Kerja yang berlangsung di Aula  Kantor Bupati Deli Serdang.


Kehadiran Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan Plasma Perkebunan dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terkait pengawasan terhadap UU No. 39 Tahun 2014 dan tentang perkebunan plasma 20%.

 

Diketahui bahwa salah satu potensi Kabupaten Deli Serdang adalah dibidang pertanian dengan komoditi kelapa sawit sebagai penunjang pembangunan pertanian Kabupaten Deli Serdang yang dikembangkan di Kecamatan DTM Hilir, Hamparan Perak, Kutalimbaru, Bangun Purba, STM Hulu dan Gunung Meriah denga luas perkebunan rakyat 18.162,23 Ha dengan jumlah produksi TBS di Kabupaten Deli Serdang 52.014,05 ton/tahun.

 

Regulasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selain UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga didukung oleh Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana telah diubah pada Permentan Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 dan Permentan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.

 

Permasalahan dalam penerapan plasma di Kabupaten Deli Serdang diantaranya kurangnya koordinasi antara perusahaan perkebunan dengan instansi terkait dan kurangnya kesadaran puhak perusahaan dalam penerapan regulasi sedangkan permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PSR adalah terdapat lahan kebun sawit masyarakat didalam kawasan hutan tetapi belum mendapat legalitas dari KLHK.

 

Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan Plasma Perkebunan dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) akan melakukan investigasi jumlah perusahaan dan data perusahaan di Kabupaten Deli Serdang secara konkrit dengan mengundang kembali dalam rapat berkelanjutan bersama dengan Dinas terkait.