DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA Aliansi Kelompok Tani Kesatuan Perjuangan Masyarakat Germenia

Posted April 18, 2016
Written by user
UNJUK RASA Aliansi Kelompok Tani Kesatuan Perjuangan Masyarakat Germenia

 
Delegasi Aliansi Kelompok Tani Kesatuan Perjuangan Masyarakat Germenia dengan jumlah massa sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Jum’at, tanggal 15 April 2016. Delegasi diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Sutrisno Pangaribuan, ST dan Siti Aminah Br Perangin-angin, SE, MSP.
 
Delegasi Aliansi Kelompok Tani Kesatuan Perjuangan Masyarakat Germenia menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari 4 (Empat) point bagaimana tercantum dalam statement/pernyataan sikapsebagai berikut:
 
1.      Menolak semua bentuk kriminalisasi terhadap warga Germenia Kelambir Lima Kebun yang sudah resah adanya ketidak profesionalan pihak Kepolisian Sektor Sunggal .
2.      Meminta untuk di gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan ; Kapolresta Medan, Kapolres Pelabuhan Belawan, Kapolsek Hamparan Perak, Koramil Hamparan Perak, Camat Hamparan Perak, Kapolsek Sunggal.
3.      Meminta untuk di hentikan proses Penyidikan dan Penangkapan terhadap warga sebelum ada keputusan DPRD Sumut.
4.      Meminta kepada Bapak Kapolda untuk membersihkan oknum aparat yang berkolusi dengan preman suruhan mafia tanah.
 
 
Untuk menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Sutrisno Pangaribuan, ST dan Siti Aminah Br Perangin-angin, SE, MSP  menyampaikan pendapat sebagai berikut :
-       Statement diterima dan akan diteruskan kepada Pl. Ketua DPRD Sumatera Utara untuk ditindak lanjuti oleh Komisi terkait (Komisi A).
-       Dalam rangka Aspirasi Kelompok Tani Kesatuan Perjuangan Masyarakat Germenia akan ditindak lanjuti dalam Rapat Badan Musyawarah untuk diagendakan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi A dengan memanggil pihak-pihak terkait.
-            Meminta Pimpinan Komisi A berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menghentikan penahanan terhadap masyarakat.