DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU)

Posted April 29, 2016
Written by user
UNJUK RASA Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU)

Delegasi Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) dengan jumlah massa sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Kamis, tanggal 28 April 2016. Delegasi diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara H.M. Hanafiah Harahap, SH.
 
 
Delegasi Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari 8 (Delapan) point bagaimana tercantum dalam statement/pernyataan sikapsebagai berikut:
 
1.      Menolak PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan karena tidak mengakomodir keberadaan Serikat Buruh dan mengebiri keberadaan dewan pengupahan serta          tidak sejalan dengan Amanat UU No. 13 Tahun 2003.
2.      Menolak kenaikan Iuran BPJS kesehatan karena hanya menambah beban buruh sementara pelayanan BPJS jauh memadai.
3.      Berikan perumahan dan transportasi missal bagi buruh secara gratis.
4.      Berikan perlindungan hukum bagi buruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
5.      Angkat BHL, outsourching, dan PKWT menjadi buruh tetap.
6.      Laksanakan kebebasan Berseerikat di Perkebunan Kelapa Sawit dan tindak tegas pelaku pemberangusan Serikat Buruh di perkebunan kelapa sawit.
7.      Tolak kriminalisasi terhadap buruh.
8.      Revisi UMK Deli Serdang 2016.
 
 
Untuk menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh H.M. Hanafiah Harahap, SH menyampaikan pendapat sebagai berikut :
-            Statement diterima dan akan diteruskan kepada Pl. Ketua DPRD Sumatera Utara untuk ditindak lanjuti oleh Komisi terkait (Komisi E).
-            Meminta kepada Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) untuk tidak menggunakan kata “buruh” tapi menggunakan istilah “Tenaga Kerja Indonesia” karena sesuai dengan yang tertuang di Pasal 27 UUD 1945 Amandemen ke 4 (empat).
-            Mendukung segala hak-hak tenaga kerja untuk dipenuhi, sehingga para tenaga kerja harus berkordinasi dan kompak dalam berjuang mempertahankan hak-hak nya.