DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA Aliansi Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) Provinsi Sumatera Utara

Posted May 31, 2016
Written by user
UNJUK RASA Aliansi Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) Provinsi Sumatera Utara

 
Delegasi Aliansi Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah massa sebanyak 50 (Lima Puluh) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Senin, tanggal 30 Mei 2016. Delegasi diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Richard Pandapotan Sidabutar, SE, H. Burhanuddin Siregar, SE, Augus Napitupulu,SH, Sutrisno Panagaribuan, ST, Janter Sirait, SE dan Firman Sitorus, SE. Sebagai perwakilan diterima berdialog/duduk bersama di Ruang Rapat Banmus sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) orang.
 
 
Delegasi Aliansi Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari 6 (Enam) point bagaimana tercantum dalam statement/pernyataan sikapsebagai berikut:
 
1.      Pengumuman seleksi diketahui tanggal 27 Mei 2016, sementara pelaksanaan seleksi tanggal 28 Mei 2016 (waktu pemberitahuan terlalu terlambat) dan tidak diumumkan melalui media lokal di Provinsi Sumatera Utara sehingga banyak peserta yang tidak mengetahuinya dan tidak bisa mengikuti proses seleksi terutama peserta yang berasal dari Kepulauan Nias dan daerah lainnya yang tidak terjangkau oleh internet .
2.      Pada hari H pelaksanaan ujian, Informasi mengenai nomor ujian dan tempat lokasi ujian bagi peserta sangat minim sekali hanya pada satu tempat disamping Biro Rektor saja, sementara peserta yang mencari nomor dan lokasi ujian mencapai ribuan orang. dan informasi ini baru mulai dapat dibaca pada tanggal 27 Mei 2016 pada waktu siang hari. Hal ini mengakibatkan banyaknya peserta ujian yang kesulitan dan terlambat mengikuti ujian dikarenakan sangat banyak peserta yang baru sampai dikota Medan pada malam hari tanggal 27 Mei 2016 dan esok harinya.
3.      Panitia seleksi telah melanggar tata tertib pelaksanaan tes tertulis dimana ada peserta yang datang terlambat melebihi 30 menit setelah ujian dimulai, tetapi masih bisa mengikuti ujian padahal berdasarkan tatib tidak bisa mengikuti ujian lagi. Hal ini sangat merugikan kepada peserta ujian lain yang datang tepat waktu (tatib terlampir). 
4.      Adanya kebocoran soal, terbukti dengan beredarnya jawaban soal ujian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui sms via handphone. Kunci jawaban dari soal ujian tersebut dikirim via handphone pada tanggal 28 Mei 2016 pada pukul 08.02 WIB, dimana ujian seleksi baru dimulai paling cepat pada pukul 08.30 WIB. kunci jawaban tersebut secara berantai telah tersebar kesebagian peserta ujian. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan ujian sudah dikotori dengan kecurangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan ribuan peserta lainnya yang ingin mengikuti ujian secara fair ( bukti terlampir).
5.      Mengharapkan agar Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dengan membatalkan hasil ujian dan menindak oknum-oknum yang bertanggung jawab terhadap bocornya soal ujian sesuai dengan hukum yang berlaku.

 
 
Untuk menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Richard Pandapotan Sidabutar, SE, H. Burhanuddin Siregar, SE, Augus Napitupulu,SH, Sutrisno Panagaribuan, ST, Janter Sirait, SE dan Firman Sitorus, SE menyampaikan pendapat sebagai berikut :
-            Statement diterima dan akan diteruskan kepada Pl. Ketua DPRD Sumatera Utara untuk ditindak lanjuti oleh Komisi terkait (Komisi A).
-            Jika Penyelenggara melanggar aturan yang dibuat maka proses itu harus dihentikan karena praktek-praktek yang dilakukan tidak transparan.
-            Akan mengusulkan permasalahan ini ke Komisi E untuk dijadwalkan ke Banmus (Badan Musyawarah) untuk diadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kepala Bappemas dan Pihak USU, Perwakilan BNPD sebanyak 5 (lima) orang serta pihak-pihak terkait lainnya.
-            Sudah dijadwalkan di Komisi E pada tanggal 3 Juni 2016.