DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

​UNJUK RASA Aliansi Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPD SBSI 1982) SU

Posted May 3, 2016
Written by user
UNJUK RASA Aliansi Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992
(DPD SBSI 1982) Sumatera Utara


 
Delegasi Aliansi Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPD SBSI 1982) Sumatera Utara dengan jumlah massa sebanyak 1000 (Seribu) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Kamis, tanggal 2 Mei 2016. Delegasi diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan, ST.
 
Delegasi Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari 5 (Lima) point bagaimana tercantum dalam statement/pernyataan sikapsebagai berikut:
 
1.      Kami meminta Hentikan Politik upah murah, tinjau kembali PP No. 78 Tahun 2015 karena pertambahan UMP berdasarkan perhitungan PP 78 Tahun 2015 tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok/ biaya hidup buruh .
2.      Hentikan Outsourching, karena DPD SBSI 1992 Sumut meyakini bahwa Outsourching merupakan melepaskan tanggung jawab pengusaha terhadap buruhnya, karena hubungan pengusaha dengan buruhnya menjadi terputus.
3.      Outsourching adalah jenis perbudakan modern yang dikelola oleh para pengusaha-pengusaha tenaga kerja yang tanpa pengawasan yang optimal dari Pegawai Pengawas, bahkan beberapa Perusahaan outsourching menggunakan cara-cara premanisme untuk mengintimidasi buruh.
4.      Agar Polda Sumut segera memproses pengusaha yang membunuh pegawai kantor pajak beserta security di Gunung Sitoli-Pulau Nias.
5.      DPD SBSI 1992 setuju dengan pembentukan Otorita Danau Toba dan menjadikan Danau Toba sebagai Destinasi pariwisata, Namun jangan sekali-sekali melakukan penutupan terhadap perusahaan-perusahaan peternakan ikan yang ada di Danau Toba, dan begitu pula terhadap peternakan ikan masyarakat, karena jika dilakukan akan mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan.
 
Untuk menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Sutrisno Pangaribuan, ST menyampaikan pendapat sebagai berikut :
-            Statement diterima dan akan diteruskan kepada Pl. Ketua DPRD Sumatera Utara untuk ditindak lanjuti oleh Komisi terkait (Komisi E).
-            Bersama-sama mengawal Otorita danau Toba dan meminta kepada Pemerintah pusat agar tidak merusak tatanan yang ada disana, dan berharap                melibatkan masyarakat dalam pembangunannya maupun dalam Program kerja.
-            Mendukung proses hukum terhadap pembunuh pegawai pajak yang terjadi di Kepulauan Nias.
-            Akan memanggil pihak-pihak terkait jika dilakasanakan Rapat Dengar pendapat mengenai Otorita Danau Toba maupun pengupahan buruh.