DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

​UNJUK RASA Aliansi Komite Rakyat Bersatu

Posted September 27, 2016
Written by user
UNJUK RASA Aliansi Komite Rakyat Bersatu

 
Delegasi Aliansi Komite Rakyat Bersatu dengan jumlah massa sebanyak 2000 (Dua Ribu) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Senin, tanggal 26 September 2016 yang terdiri dari Komite Rakyat Bersatu (Komite Revolusi Agraria, Komite Tani Menggugat, PBHI, GMNI-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kamisariat ITM, GMNI Komisariat FIB USU, GMNI Komisariat Unimed, P2BLM, PPRI, Gema Demokrasi) diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Sarma Hutajulu, SH dan H. Burhanuddin Siregar, SE.
 
 
Delegasi Aliansi Komite Rakyat Bersatu menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari 24 (Dua Puluh Empat) point bagaimana tercantum dalam statement/pernyataan sikapsebagai berikut:
 
A.      Terkait Konflik Agraria :
·      Laksanakan Undang-undang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 secara murni dan konsekwen 2 Ha tanah untuk rakyat petani.
·      Selesaikan segera seluruh konflik agraria yang berasaskan keadilan dan berpihak pada rakyat.
·      Bubarkan Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional dan kembalikan kewenangannya dibawah Kementerian dalam Negeri.
·      Segera bentuk Pansus Pertanahan yang melibatkan aktifis agrarian, kelompok tani dan media sosial untuk mengontrol proses penyelesaian dan segera agendakan jadwal pembentukannya.
·      Distribusikan segera tanah eks HGU PTPN II 5.873,06 Ha yang sudah diajukan kelompok tani kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat.
·      Segera lakukan pengukuran ulang terhadap seluruh perkebunan ataupun perusahaan yang bermasalah dengan rakyat.
·      Cabut dan batalkan HGU Perkebunan yang berkonflik dengan rakyat.
·      Bubarkan seluruh perkebunan yang berkonflik dengan rakyat.
·      Tarik militer (TNI-Polri) yang menakutkan dari lahan konflik.
·      Tindak lanjuti seluruh laporan masyarakat petani yang diganggu preman, pengusaha maupun perkebunan.
·      Tangkap, adili dan penjarakan preman dan mafia tanah yang mengancam keselamatan dan kenyamanan petani, dan aktifis agraria.
B.    Terkait Problem Petani :
·       Realisasikan 9 Juta Hektar tanah kepada rakyat petani untuk kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
·       Tolak Liberalisasi Pangan, Liberalisasi Pertanian & Hentikan Impor Pangan yang melumpuhkan dan menghancurkan kaum tani.
·       Transparansi pendistribusian pupuk, bibit, traktor dan sebagainya kepada public.
·       Berikan perluasan lahan bagi petani.
·       Bangun Infrastruktur sarana pertanian untuk menunjang produktifitas kaum tani.
·       Berikan tanah, modal, pupuk, bibit, traktor secara missal dengan sistem pertanian kolektif.
C.    Komite Rakyat Bersatu juga mendesak :
·       Berikan Pendidikan dan Kesehatan gratis kepada seluruh rakyat miskin dan menengah tanpa terkecuali.
·       Naikkan upah buruh 100 % & Hapus Sistem Kerja Kontrak (Outsourching).
·       Selesaikan persoalan Sdr. Indra taufik Djafar yang di PHK oleh Konsulat Amerika.
·       Selesaikan persoalan perdagang buku bekas lapangan merdeka yang telah memperjuangkan Revitalisasi yang tidak diakomodir Pemko Medan.
·       Stop Privatisasi & Liberalisasi  Pendidikan-Cabut UU Perguruan Tinggi No. 12 Tahun 2012.
·       Lawan pemberangusan Demokrasi & HAM.
·       Lawan Militerisme-Hentikan kriminalisasi &  intimidasi terhadap rakyat, petani, dan HAM
 
Untuk menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Sarma Hutajulu, SH dan H. Burhanuddin Siregar, SE. Menyampaikan pendapat sebagai berikut :
-             Statement diterima dan akan disampaikan kepada Pl. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme oleh Komisi terkait (Komisi A).
-             Komisi A mengundang Komite Rakyat Bersatu untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat membahas Masalah pertanahan dan rencana pembuatan Perda Masyarakat di Sumut dengan Bappeda, Dinas Kehutanan, BPN, Biro Hukum dan pihak terkait lainnya tanggal 27 September 2016 Pukul 10.00 WIB.
-             Komisi A akan memperjuangkan permasalahan tanah ini dan meminta Gubsu untuk menyelesaikan Eks HGU PTPN II harus selesai 1 (satu) tahun.
-             Komisi A akan menjadwalkan dalam Banmus susulan untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan mengundang Komite Rakyat Bersatu dll dan pihak terkait lainnya .
-             Komisi A akan mengkaji lebih dalam mengenai Pansus tanah ini, jika memang penting maka akan diusulkan ke Pimpinan untuk segera dibentuk Pansus Tanah.