DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUKRASA Aliansi Rakyat Peduli Hukum (ARPH)

Posted January 17, 2017
Written by user
UNJUKRASA Aliansi Rakyat Peduli Hukum (ARPH)
 
Delegasi oleh Aliansi Rakyat Peduli Hukum (ARPH) dengan jumlah massa sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Selasa, tanggal 17 Januari 2017. Delegasi diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Drs. Aripay Tambunan, MM, DR. Januari Siregar, SH, M.Hum dan Ir. Doli Sinomba Siregar.
 
Delegasi Aliansi Rakyat Peduli Hukum (ARPH) menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari 4 (Lima) point bagaimana tercantum dalam statement/pernyataan sikapsebagai berikut:
1.      Sangat menyesalkan sikap dan tindakan pihak kepolisian dan kejaksaan Sumatera Utara yang tidak melakukan penahanan badan terhadap tersangka maupun terdakwa kasus penipuan Rp 15,3 miliar, Drs. Ramadhan Pohan, Msi.
2.      Meminta pihak Komisioner Kompolnas untuk melakukan pengumpulan fakta atas proses penanganan kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Ramadhan Pohan, Msi.
3.      Meminta pihak Komisioner Komisi Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.
4.      Meminta Komisi A DPRD Sumatera Utara untuk menanggapi dengan serius penanganan kasus penipuan yang dilakukan Ramadhan Pohan, yang kami nilai sudah mencoreng wajah hukum hukum di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara dan Khususnya Kota Medan.

Untuk menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Drs. Aripay Tambunan, MM, DR. Januari Siregar, SH, M.Hum dan Ir. Doli Sinomba Siregar menyampaikan pendapat sebagai berikut :
-    Statement diterima dan akan segera disampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme oleh Komisi terkait.
-    Kasus ini sudah di Pengadilan dan sedang berjalan, diharapkan pihak Aliansi Rakyat Peduli Hukum (ARPH) untuk terus mengawal ke Pengadilan Negeri.