DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUKRASA SERIKAT KERAKYATAN INDONESIA SUMATERA UTARA (SAKTI SUMUT)

Posted January 10, 2017
Written by user
UNJUKRASA SERIKAT KERAKYATAN INDONESIA SUMATERA UTARA (SAKTI SUMUT)
 
 
Delegasi SERIKAT KERAKYATAN INDONESIA SUMATERA UTARA (SAKTI SUMUT) dengan jumlah massa sebanyak 30 (Tiga puluh) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Selasa, tanggal 10 Januari 2017. Delegasi diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Firman Sitorus, SE dan Ahmadan Harahap, S.Ag, MSP.

Delegasi SERIKAT KERAKYATAN INDONESIA SUMATERA UTARA (SAKTI SUMUT) menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari 8 (Delapan) point bagaimana tercantum dalam statement/pernyataan sikapsebagai berikut:
 
1.      Agar Bapak Ketua dan Majelis Hakim PN Medan yang menangani perkara terdakwa Drs. Ramadhan Pohan untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum dengan melakukan PENAHANAN terhadap terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, demi terjaganya profesionalisme, kewibawaan, integritas system peradilan dan hukum serta para pejabatnya.
2.      Agar Saudara Drs. Ramadhan Pohan, Msi menunjukkan sikapnya sebagai tokoh public dan mantan pejabat public dengan tidak memberikan keterangan berbelit-belit dalam persidangan dan mangkir lagi bila ditetapkan untuk membayar utang Rp. 15,3 Miliar yang dipinjamnya.
3.      Meminta kepada Team Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang telah dibentuk dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo (Jokowi) untuk mengawasi proses hukum dan peradilan ini, serta untuk melakukan tindakan tegas dengan melakukan penangkapan dan penahanan bila dalam proses perkara terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Msi ditemukan keganjilan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat di Poldasu maupun PN Medan.
4.      Meminta kepada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial untuk mengawasi proses hukum dan peradilan ini, serta untuk melakukan tindakan tegas bila dalam proses perkara terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Msi ditemukan keganjilan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat di Poldasu maupun PN Medan dan Kejaksaan.
5.      Meminta kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (Mantan Presiden RI) beserta kalangan Politisi maupun kolega dari partai Demokrat untuk tidak melakukan intervensi hukum dan melindungi terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Msi dari jeratan hukum serta kewajibannya untuk membayar hutang uang yang dipinjamnya demi Kewibawaan dan Integritas Partai Demokrat di mata Rakyat Indonesia.
6.      Menyerukan kepada Rakyat Indonesia dan Praktisi Hukum khususnya di Kota Medan dan Sumatera Utara untuk turut serta mengawasi dan mengawal proses hukum dan persidangan perkara terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Msi yang saat ini sedang berlangsung di PN Medan.
7.      Bahwa DPW SAKTI SUMUT akan memberikan imbalan hadiah bila Majelis Hakim PN Medan melakukan penetapan PENAHANAN terhadap terdakwa Drs. Ramadhan Pohan selama dalam proses persidangan di PN Medan dan menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya terhadap terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Msi.
8.      Bahwa bila dalam 3 x 24 jam Majelis Hakim PN Medan tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Msi, maka kami akan melanjutkan laporan pengaduan ini kelembaga yang lebih tinggi di legislative dan eksekutif serta melakukan desakan melalui unjuk rasa, publikasi media yang lebih besar dan selebram, demi terjaganya profesionalisme, kewibawaan, integritas system Peradilan dan hukum serta para pejabatnya di Indonesia dan PN Medan khususnya.

Untuk menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Firman Sitorus, SE dan Ahmadan Harahap, S.Ag, MSP. menyampaikan pendapat sebagai berikut :
-  Statement diterima dan akan disampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD-SU.
Meminta kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti agar kasus ini diusut tuntas.