DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA POSKO PUSAT PERJUANGAN RAKYAT (POSPERA)

Posted March 7, 2017
Written by user
UNJUK RASA POSKO PUSAT PERJUANGAN RAKYAT (POSPERA)

 
Delegasi oleh Posko Pusat Perjuangan Rakyat (POSPERA) dengan jumlah massa sebanyak 50 (Lima Puluh) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Rabu, tanggal 7 Maret 2017. Delegasi diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Kepala Bagian Informasi dan Protokol : Benny Miraldy.
 
Delegasi Posko Pusat Perjuangan Rakyat (POSPERA) menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari 6 (Enam) point bagaimana tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
  1. Mendukung penuh Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM untuk tidak ragu- ragu dalam menghadapi PT Freepotr Indonesia. Aset dalam kekayaan alam yang ada dibumi Indonesia harus dilindungi dan digunakan sebesar-besarnya bagi Kesejahteraan Rakyat sesuai amanat pasal 33 UUD 1945.
  2. Mengecam keras sikap elit PT Freeport yang menjadikan buruhnya sebagai teeng dan alat menekan Pemerintah Indonesia, juga cara-cara mengancam dan menggertak Pemerintah Joko Widodo cara-cara kuno sebagai watak asli imprealisme ini harus dilawan oleh semua Rakyat Indonesia. Ini soal kedaulatan Indonesia atas tambang dan aset kekayaan alamnya. Tidak ada cerita, Negara didikte dan takut sama ancaman dan ancaman Koorporasi/Swasta.
  3. Jika PT Freeport Indonesia tetap keras kepala dan tak mau tunduk pada Hukum   dan Peraturan di Indonesia, kita mendesak Negara untuk segera melakukan langkah Nasionalisasi tambang dan aset PT Freeport untuk dikelola Negara, melalui kerja sama BUMN, BUMD dan Koperasi Rakyat sebagai Representatif Perwakilan Rakyat atas Pengelolaan, Pengurusan dan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Alam.
  4. Kami menyerukan agar segera bangun Persatuan dari segenap Rakyat kekuatan elemen Rakyat yang ada untuk menghadapi PT Freeport dan kekuatan-kekuatan
  5. Imprealisme Asing yang selama ini secara tidak adil merampok aset dan kekayaan alam Indonesia, beserta para kolaboratornya didalam Negeri.
  6. Praktek ketidakadilan atas kekayaan sumber daya alam Indonesia ini sudah harus diakhiri. gagasan Nawacita dan Triakti harus digaungkan setelah kasus PETRAL di Migas (2015), kini momentumnya berikutnya, urusan PT Freeport ini.
‚Äč

 
Untuk menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Kepala Bagian Informasi dan Protokol : Benny Miraldy menyampaikan pendapat sebagai berikut :
-        Mengapresiasi atas kedatangan POSPERA  ke Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menyampaikan aspirasinya.
-        Statement diterima dan akan disampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan.
-        Memberitahukan kepada POSPERA bahwa semua Dewan  melaksanakan kegiatan   reses ke Kabupaten/Kota.
-        Kewenangan Pemerintah pusat dalam Nawacita Presiden sesuai dengan perundang-undangan maka DPRD Provinsi Sumatera Utara menyampaikan aspirasinya agar semua Pemimpin dan Anggota  DPRD Provinsi Sumatera Utara tetap mengikuti perkembangannya.