DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

​RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI D DENGAN PT. KAI (PERSERO) DIVRE I

Posted April 25, 2017
Written by user
Category Umum
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI D DENGAN PT. KAI (PERSERO) DIVRE I

 
Selasa, 25 April 2017 Komisi D DPRD-SU mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT. KAI (Persero) Divre I di ruangan rapat Komisi D DPRD-SU.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD-SU ( H. Syah Afandin, SH) di dampingi Wakil Ketua Komisi D (Drs. Baskami Ginting) beserta Anggota Komisi D DPRD-SU bersama perwakilan dari PT. KAI (Persero) Divre I.

Rapat tersebut membahas mengenai Status kepemilikan jalan lintas menuju PLTU Pangkalan Susu dan Program kerja Tahun 2017 PT. KAI (Persero) Divre I.
Dalam hal ini Komisi D DPRD-SU mendukung aset tanah PT. KAI dengan harapan pelayanan PT. KAI agar ditingkatkan semaksimal mungkin dan diminta kepada PT. KAI untuk memberikan surat yang disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Walikota Kota medan agar disampaikan kepada DPRD-SU terkait penerbitan aset PT. KAI.

Mengenai pembahasan terkait status kepemilikan jalan lintas menuju PLTU Pangkalan Susu, PT. KAI sejak 2013 sudah melakukan Rapat dengan Mitra Pertamina dan PLN pada tanggal 17 April 2017 dan rapat dengan asdatun Kejati Sumut BUMN yang sudah melengkapi surat harus mempunyai bukti.
Mengenai program kerja tahun 2017 bahwa PT. KAI akan melakukan optimalisasi dan sistem sertifikasi dalam bentuk sewa-menyewa resmi untuk penertiban aset dan semua dilihat dari kondisi harga perwilayah. PT. KAI meminta kepada DPRD-SU untuk mensosialisasikan  penerbitan aset kepada warga sumut.
Anggota Komisi D DPRD-SU menyatakan PT. KAI sudah saatnya melakukan penertiban aset, karena terkait dengan banyaknya warga/ masyarakat yang memanfaatkan aset PT. KAI, Komisi D DPRD-SU juga berharap Pemda Kota dan Kabupaten agar bekerja proaktif untuk ikut berpartisipasi terkait penertiban PT. KAI yang dimaksud. Dengan memberikan solusi berupa program pemerintah pembangunan dusun atau rusunawa.