DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA DEWAN PIMPINAN DAERAH POSKO PERJUANGAN RAKYAT (DPD POSPERA)

Posted April 27, 2017
Written by user
UNJUK RASA DEWAN PIMPINAN DAERAH POSKO PERJUANGAN RAKYAT
(DPD POSPERA)


 
Delegasi Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (DPD POSPERA) dengan jumlah massa sebanyak 100 (Seratus) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Rabu, tanggal 26 April 2017. Sebagai perwakilan diterima berdialog dan menyampaikan aspirasi kepada Tim Penerima Aspirasi di Ruang Rapat Komisi E DPRD-SU sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang. Delegasi diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh H. Muchrid Nasution, SE dan Zulfikar.
Delegasi Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (DPD POSPERA)  menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari 6 (Enam) point bagaimana tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
  1. DPD POSPERA SUMUT dan DPC POSPERA SIMALUNGUN mengutuk keras Bupati Simalungun JR SARAGIH atas diberikannya Hak Guru Honorer selama enam (6) bulan 2016
  2. Keluarkan SK tahun 2017 tanpa ada syarat pada Pegawai tidak tetap sebelumnya
  3. Bayarkan gaji honorer yang menunggak
  4. Tolak intimidasi kepada guru honorer
  5. Tolak pungutan biaya dalam perpanjangan SK PTT
  6. Rekruitmen pegawai tidak tetap tidak transparan
  7. Tolak pemberhentian guru pegawai tidak tetap
‚Äč
Untuk menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh H. Muchrid Nasution, SE dan Zulfikar  menyampaikan pendapat sebagai berikut :
  • Statement diterima dan akan disampaikan kepada Ketua DPRD-SU untuk di tindak lanjuti oleh Komisi terkait sesuai dengan mekanisme.
  • Komisi E akan menjadwalkan didalam Banmus berjalan agar diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dan mengundang DPD POSPERA dan pihak-pihak terkait lainnya.
  • Permasalahan mengenai Guru Honorer akan dibahas dalam Pansus Pendidikan yang mana dalam waktu 1 (satu) bulan atau sebelum ajaran baru dimulai sudah terbentuk Perda tersebut.