DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA GERAKAN RAKYAT MELAWAN SUMATERA UTARA (FPBI-SUMUT-SMI MEDAN-SPMS-FORMAS-HMI-FISIP-USU

Posted May 2, 2017
Written by user
UNJUK RASA GERAKAN RAKYAT MELAWAN SUMATERA UTARA “ FPBI SUMUT – SMI MEDAN – SPMS -  FORMAS – HMI FISIP USU – SPIN – FORGAMKA – PERTANIAN UMA – ISPMI – KONTRAS – LBH MEDAN – SBSI 92

 
Delegasi Gerakan Rakyat Melawan Sumatera Utara “ FPBI SUMUT – SMI Medan – SPMS -  Formas – HMI FISIP USU – Spin – Forgamka – Pertanian UMA – ISPMI – Kontras – LBH Medan – SBSI 92 dengan jumlah massa sebanyak 2.000 (Dua Ribu) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Selasa, tanggal 02 Mei 2017. Sebagai perwakilan diterima berdialog dan menyampaikan aspirasi kepada Tim Penerima Aspirasi di Ruang Rapat Banmus DPRD-SU sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) orang. Delegasi diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh H. Syamsul Qodri Marpaung, Lc, Ir. Ramses Simbolon, M.Sc, Ir. Doli Sinomba Siregar dan Ahmadan Harahap, S.Ag, MSP.
 
Delegasi Gerakan Rakyat Melawan Sumatera Utara “ FPBI SUMUT – SMI Medan – SPMS -  Formas – HMI FISIP USU – Spin – Forgamka – Pertanian UMA – ISPMI – Kontras – LBH Medan – SBSI  menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari 5 (Lima) point bagaimana tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
 
  1. Tolak Revisi UU 13/2003 pro modal
  2. Wujudkan demokratisasi kampus
  3. Pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan berevisi kerakyatan
  4. Berikan jaminan kesehatan gratis rakyat, stop perampasan tanah rakyat
  5. Lawan liberalisasi tenaga kerja
 
Delegasi juga menyampaikan pernyataan lisan sebagai berikut :
  1. Pihak Buruh :
  • Meminta untuk diadakan Perda Ketenagakerjaan
  • Meminta untuk meningkatkan kinerja Badan Pengawasan Kenetagakerjaan Sumut.
  • Meminta Komisi E untuk mengadakan Rapat Pendapat dengan pihak-pihak terkait
  • Upah dinaikkan ditinjau dari kelayakan hidup buruh
  2. Pihak Mahasiswa :
  • Hak demokrasi dalam gerakan mahasiswa belum menunjukkan praktek nyata di Universitas Swasta
  • Demokrasi dalam biaya uang kuliah, belum dilaksanakan karena kenaikan uang kuliah pertahun sampai mencapai 50 % dan adanya pungutan uang seperti uang toga, uang semester, uang wisuda dan lain-lain yang sangat memberatkan mahasiswa.
 3. Pihak Masyarakat :
  • Meminta untuk melakukan tindakan hukum kepada TNI
  • Meminta kepada DPRD-SU mengadakan Rapat Dengar Pendapat untuk memanggil instansi dan pihak-pihak terkait.
  • Meminta kepada DPRD-SU untuk memberikan masukan kepada Gubernur Sumatera Utara tentang daftar pembagian tanah Sari Rejo untuk benar-benar sesuai dengan sejarah kepemilikan tanah tersebut
  • Diminta adanya pengawasan dari DPRD Sumatera Utara dan menampung anggarannya yang cukup
 
Untuk menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh H. Syamsul Qodri Marpaung, Lc, Ir. Ramses Simbolon, M.Sc, Ir. Doli Sinomba Siregar dan Ahmadan Harahap, S.Ag, MSP menyampaikan pendapat sebagai berikut :
  • Statement diterima dan akan disampaikan kepada Ketua DPRD-SU untuk di tindak lanjuti oleh Komisi terkait sesuai dengan mekanisme.
  • Meminta kepada Gerakan Rakyat Melawan khusus nya Pihak Buruh, Pihak Mahasiswa dan Pihak Masyarakat untuk membuat surat resmi dan memberikan dokumen, data-data serta berkas-berkas yang lengkap agar dapat ditindak lanjuti serta menyiapkan nama-nama perusahaan yang bermasalah serta instansi yang tekait agar memudahkan untuk diundang ketika diadakan Rapat Dengar Pendapat
  •  Komisi A menjadwalkan didalam Banmus berjalan agar diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memanggil Formas Sari Rejo serta instansi terkait
  • Komisi E menjadwalkan didalam Banmus berjalan agar diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Pihak Mahasiswa, Pihak Buruh serta instansi terkait lainnya