DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUKRASA LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWASAN KORUPSI KPK SUMUT

Posted July 26, 2017
Written by user
UNJUKRASA LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWASAN KORUPSI KPK SUMUT

 
Delegasi Unjukrasa Lembaga Komunitas Pengawasan Korupsi Kpk Sumut dengan jumlah massa 60 (Enam Puluh) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Rabu, tanggal 26 Juli 2017. Delegasi diterima oleh Tim V Penerima Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Sutrisno Pangaribuan, ST.
 
Delegasi Unjukrasa Masyarakat Desa Simalingkar A Dusun III Bekala Dan Masyarakat Ulayat Sibayak Lau Cih Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang menyampaikan 2 (Dua) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
 
1.      Meminta DPRD Sumut ikut merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), terhadap kewenangan menggunakan Hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2.      Mendukung Independensi Komisi pemberantasan Korupsi agar tidak untuk dilemahkan
3.      Meminta Transparansi DPR-RI melalui DPRD Sumut mengenai Hak Angket yang diduga cenderung dipaksakan oleh Anggota DPR RI dan mencederai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI dan mencederai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI dalam hal pemberantasan budaya korupsi terutama di Sumut.
4.      Mendukung DPRD Sumut sebagai legislasi Perwakilan Masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan di daerah Sumut
5.      Meminta dan mendukung DPRD Sumut dalam hal pengawasan disemua elemen instansi pemerintahan di Sumut untuk bisa transparan kepada masyarakat agar tidak diduga menyalah gunakanjabatan dan kekuasaan serta menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
6.      Meminta agar pembangunan di Sumut jauh dari konspirasi politik pejabat-pejabat pemerintah dengan cukong sehingga dapat diduga bisa menimbulkan terciptanya budaya-budaya korupsi di Sumut
7.      Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) Siap menjadi motifasi perbaikan menuju Sumut bersih dari budaya korupsi dan Pungli yang mana Sumut memiliki pengalaman buruk terhadap tindak pidana korupsi.
8.      Meminta untuk dikirim/faxkan ke DPR RI.
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Sutrisno Pangaribuan, ST menyampaikan pendapat sebagai berikut:
  • Mengapresiasi kedatangan Lembaga Komunitas Pengawasan Korupsi (KPK) Sumut yang telah menyampaikan aspirasinya dengan tertib untuk mendukung pemberantasan Korupsi dan menyampaikan statement kepada Pimpinan DPRD-SU
  • Mengenai merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), menjadi kewenangan DPR RI
  • Seluruh Instansi Negara ini baik KPK, Kepolisian, Kejaksaan tidak pernah dilemahkan untuk Pemberantasan Korupsi, kami mendukung penuh pemberantasan Korupsi.
  • Kami berharap kepada Lembaga Komunitas Pengawasan Korupsi memberikan arahan kalau ada bahan dan bukti, kami siap menerima untuk dibuat Rapat Dengar Pendapat dan akan memangil pihak-pihak yang terkait, melalui Komisi A.   
  • Statement sudah di Faxkan ke DPR RI.