DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Samosir Ke DPRD Provinsi Sumatera Utara

Posted August 11, 2017
Written by user
Category Umum
KOMISI II DPRD KABUPATEN SAMOSIR BERKONSULTASI KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TERKAIT
PERDA PROVINSI SUMATERA UTARA NO 1 TAHUN 1990 
TENTANG PENATAAN KAWASAN DANAU TOBA
 
Jumat, (11/8) Komisi II DPRD Kab Samosir melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir Drs. JonnerSimbolon didampingi Ketua Komisi II DPRD Kab. Samosir, Nasip Simbolon, serta Anggota Komisi II, Bolusson P. Pasaribu, Rosinta Sitanggang, A.md, Vanda Lovita R. Sidabutar, SH,  Pardon Me Lumbanraja, Junjungan Situmorang, SE, Hendrik Naibaho dan diterima oleh Kabag Informasi dan Protokol Benny Miraldy, SE, MSP didampingi Kasubbag Protokol dan HAL, Evelyn Sitanggang beserta Staf Protokol diruang Rapat Banmus DPRD Sumatera Utara.
 
Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Kab. Samosir, Drs. Jonner Simbolon mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Samosir ingin berkonsultasi mengenai Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba yang tidak boleh mendirikan bangunan permanen sepanjang 50-100 meter dipinggiran Danau Toba. Surutnya volume air Danau Toba imbas dari reklamasi yang dilakukan oleh pihak swasta terhadap kawasan pinggiran Danau Toba. Kami mewakili masyarakat Danau Toba butuh masukan untuk pengawasan terhadap pembangunan yang berdiri disepanjang pinggiran Danau Toba.
Sementara itu, Nasip Simbolon mengatakan berdasarkan pengaduan yang masuk ke DPRD Kabupaten Samosir banyak Pengusaha yang membangun dan membuang limbah serta melakukan reklamasi  di kawasan pinggiran Danau Toba, sementara banyak dari masyarakat lokal dilarang mendirikan bangunan, padahal sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Utara No I Tahun 1990, kawasan pinggiran Danau Toba dilarang mendirikan bangunan serta membuang Limbah. Pemkab Samosir sendiri tidak Konsisten menjalankan Perda ini dilapangan. Kami ingin mempertanyakan apakah Perda ini masih berlaku di Sumatera Utara.

Hal Senada juga dikatakan Anggota Komisi II, Bolusson P. Pasaribu, DPRD Kab. Samosir sering didatangi oleh Masyarakat yang memprerotes terkait pendirian pembangunan oleh Pengusaha di Pinggiran Danau Toba. Kami berharap agar Pemprov Sumatera Utara melalui SKPD terkait agar dapat memproses pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pengusaha.

Anggota Komisi II DPRD Kab. Samosir Pardon ME. Lumbanraja mempertanyakan, bagaimana cara pengawasan terhadap perambahan kawasan hutan diseputar Danau Toba dan bagaimana mekanisme pemberian izin dari Dinas Pariwisata Provinsi terhadap izin galian C yang selama ini bahan bangunan diambil dari luar Kabupaten.
Menjawab pertanyaan DPRD Kabupaten Samosir, Kabag Informasi dan Protokol Sekretariat DPRD Sumatera Utara Benny Miraldy, SE, MSP mengucapkan selamat datang dan permintaan maaf karena Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara  sedang melakukan kunjungan kerja ke Desa Wisata Geopark Kaldera Toba di Kabupaten Samosir.

Terkait dengan Perda No I Tahun 1990 tentang Penataan Tata Kelola Kawasan Danau Toba, kami akan berkoordinasi ke Biro Hukum apakah masih diberlakukan atau sudah sudah dicabut/revisi Sepanjang belum dilakukan pencabutan atau perubahan terhadap Perda No 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan danau Toba, maka Perda tersebut masih diberlakukan.

Saat ini permasalahan mengenai kawasan pariwisata Danau Toba telah diambil alih kewenangannya oleh Pemerintah Pusat dan menunggu aturan yang diterbitkan dari Pemerintah Pusat untuk destinasi pariwisata kawasan Danau Toba terhadap penataan kawasan Danau Toba ini sudah ada dibentuk Badan Koordinasi Otoritas Kewenangan Danau Toba. Pemerintah Pusat juga telah menerbitkan beberapa Perpres RI terkait dengan Kepariwisataan dan khususnya kepada Otoritas Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Mengenai surutnya volume air Danau Toba serta permasalahan perambahan kawasan hutan  diseputar Danau Toba akan kami sampaikan kepada Komisi B agar ditindak lanjuti dengan mengundang Instansi terkait. Untuk hal ini akan kami laporkan kepada Pimpinan DPRD SU dan ditindak lajuti Komisi B DPRD SU Agar keinginan Pimpinan dan Komisi II DPRD Samosir segera terwujud untuk melakukan pertemuan dengan Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD SU dalam rangka membahas Perda No 1 tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba dan hal-hal yang terkait dalam melakukan tindakan pengwasan guna mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatife bagi masyarakat Kabupaten Samosir.