DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Sekretariat DPRD Sumatera Utara Menerima Kunjungan Kerja Tim Ahli DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Posted August 24, 2017
Written by user
Category Umum
Sekretariat DPRD Sumatera Utara Menerima Kunjungan Kerja Sekretariat DPRD
Daerah Istimewa Yogyakarta

 
Kamis, (24/8/17) Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD-SU. Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di pimpin langsung oleh Riyanto, SH (Kasubbag Bidang Hukum) didamping oleh Drs. Imam Sujangi dan Supriyono, SIP (Tim Ahli Sekretariat DPRD D.I. Yogyakarta). Rombongan kunjungan kerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di terima oleh Benny Miraldy (Kabag Informasi & Protokol DPRD-SU), Ibu Poppy M. Hutagalung (Kepala  UPTAIG BAPPEDA Provsu ), Sirajuddin Gayo, ST, MM (Staf Ahli DPRD-SU), Rosmaini, SE, MSP (Kasubbag Perencanaan & Anggaran DPRD-SU), Rospita Pandiangan, SE (Kasubbag Pelayanan Masyarakat DPRD-SU) dan Hj. Nina Fauziah NST (Pl. Kasubbag Informasi DPRD-SU) beserta Tapi Sari Siregar (Kasie Aplikasi BAPPEDA Provsu).
 
 
Dalam pertemuan ini Benny Miraldy selaku Kabag Informasi & Protokol menyampaikan bahwa landasan hukum dari pokok-pokok pikiran DPRD mengaju kepada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam pasal 107 dinyatakan bahwa adalah perumusan rancangan awal RKPD, salah satu kegiatan yang dilakukan dengan melakukan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
 
 
Adapun tujuan perumusan penyususnan Pokok-pokok pikiran DPRD Provsu tahun 2018 untuk memberikan arahan dan pengawasan dalam pencapaian visi pembangunan jangka pancang di daerah Sumatera Utara dengan mengedepankan aspirasi masyarakat untuk di akomodir dalam proses serta kebijakan perencanaan pembangunan. Jadi sasaran yang akan di capai adalah
a.    Menjadikan analisis yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dan bahan pertimbangan  bagi Pemprovsu dalam penyusunan RKPD, Rencana, Penyusunan KUA & PPAS serta penyusunan rancangan APBD T.A 2018
b.    Memberikan kepastian terhadap hasil kegiatan reses anggota DPRD dan hasil rapat RDP serta Program Prioritas Komisi-komisi DPRD agar di tampung dalam rencana program kerja Pemprovsu
c.     Menjadikan usulan konstituen yang dihimpun Anggota DPRD pada pelaksanaan reses untuk di jadikan bagian dari rencana penyusunan RKPD sekaligus dapat di tampung dalam RKA T.A 2018.

Dalam pertemuan tersebut Supriyono, SIP (Tim Ahli Sekretariat DPRD D.I. Yogyakarta) mengungkapkan bahwasanya persoalan yang muncul adalah akibat banyaknya aspirasi dari masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran sehingga hal ini tidak terakomodir dalam program Anggaran APBD, menjadi pertanyaan oleh Tim Ahli yang satu ini bagaimana agar aspirasi masyarakat ini bisa tertampung dalam APBD sehingga tidak menjadi dilema bagi Anggota Dewan sebagai tanggung jawab moril terhadap konstituennya. Drs. Imam Sujangi menambah juga bahwa sering ada keluhan dari masyarakat akibat aspirasi yang tidak tertampung, sehingga hal menjadi dilema terkait dengan pembahasan KUAPPAS dan Penjabaran Program Kerja Eksekutif karena pada intinya adalah bagaiman perkawinan jalur politik dan eksekutif (antara pokok-pokok pikiran dan hasil Musrembang). Menjadi kendala bagi tim ahli di DPRD D.I. Yogyakarta adalah belum adanya format Pokok-pokok pikiran yang baku sebagai langkah dalam penyusunan draft awal pokok-pokok pikiran sebagaimana tujuan kunjungan kerja ini kami lakukan. 
 
 
Menjawab pertanyaan Tim Ahli Sekretariat DPRD D.I Yogyakarta tersebut, Sirajuddin Gayo, ST, MM (Staf Ahli DPRD-SU) mengatakan, dalam teknis pelaksanaan penyusunan pokok-pokok  pikiran yang kami lakukan di Sekretariat DPRD terlebih dahulu e-Pokir beserta semua laporan yang menyangkut e-Pokir kami selesaikan sebelum masuk ke rapat RKPD semua laporan e-Pokir yang masuk dimasukkan kedalam RKPD menyangkut apakah ditolak atau diterima tentang e-Pokir yang kami masukkan hal ini berdasarkan hasil verifikasi dari BAPPEDA dan BAPPEDA sendiri yang akan memberikan alasannya.
Ibu Poppy M. Hutagalung (Kepala UPTAIG BAPPEDA Provsu) menambahkan, berbicara tentang pokok-pokok pokiran hal ini merupakan pintu masuknya hasil dari pelaksanaan Reses dan Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan Anggota DPRD-SU, kami sendiri BAPPEDA telah membangun aplikasi e-Pokir, untuk menjembatani pokok-pokok pikiran sebagai proses perencanaan RPJMD dan Tata-tata Ruang. Persoalan  diterima atau tidaknya pokok-pokok pikiran itu sendiri adalah berdasarkan skala prioritas, jelasnya Pemerintah tidak dapat meletakkan anggaran diluar dari program pemerintah itu sendiri karena hal ini berkaitan erat dengan LKPD .

Selanjutnya Ibu Poppy M. Hutagalung (Kepala UPTAIG BAPPEDA Provsu) memaparkan terkait dengan pokok-pokok pikiran yaitu:
a.       Mekanisme Businness prosess aplikasi e-pokir DPRD Provsu
b.       Parameter usulan pokok-pokok pikiran
c.       Rekap usulan dari DPRD

Aplikasi Musrenbang Provsu