DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUKRASA Aliansi Kesatuan Mahasiswa Penyelamat Pendidikan

Posted September 25, 2017
Written by user
UNJUKRASA Aliansi Kesatuan Mahasiswa Penyelamat Pendidikan

 
Delegasi Aliansi Kesatuan Mahasiswa Penyelamat Pendidikan  dengan jumlah massa 25 (Dua Puluh Lima) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Senin, tanggal 25 September  2017. Sebagai perwakilan diterima berdialog/ duduk bersama di Ruang Rapat Komisi E sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang. Delegasi diterima oleh Tim Penerima Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Ir. Zahir, MAP, Zulfikar, H.M. Nezar Djoeli, ST, Ahmadan Harahap, S.Ag, Firman Sitorus dan Reki Nelson J Barus.
 



Delegasi Aliansi Kesatuan Mahasiswa Penyelamat Pendidikan menyampaikan 9 (Lima) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
 
1.      Selamatkan 180 siswa kelas tambahan tersebut. Jangan sampai ada keputusan-keputusan dari pihak terkait yang dapat melanggar haknya sebagai anak.
2.      Dinas Pendidikan Sumatera Utara tidak boleh semena-mena mengeluarkan 180 siswa kelas tambahan tersebut karena dapat merusak psikologi dan moral anak, serta masa depannya sebagai generasi penerus bangsa.
3.      Pemprovsu bersama DPRD Sumut menyelesaikan persoalan 180 siswa kelas tambahan tersebut karena dapt merusak psikologi dan moral anak, serta masa depannya sebagai generasi penerus bangsa.
4.      Mengajukan persoalan ini ke Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan agar status dan nasibnya sebagai siswa SMA Negeri 2 Medan benar-benar inkrah.
5.      Usut tuntas penjahat pendidikan di intra SMA Negeri 2 Medan, Komite SMA Negeri 2 Medan, Dinas Pendidikan Sumut, dan Pemprovsu karena telah mencoreng nama baik pendidikan di Sumatera Utara.
6.      Ambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat baik di intra SMA Negeri 2 Medan, Komite SMA Negeri 2 Medan, Dinas Pendidikan Sumut, dan Pemprovsu.
7.      Dinas Pendidikan Sumut harus menjamin hak dan kenyamanan 180 siswa kelas tambahan tersebut dalam mengikuti proses belajar mengajar di SMA Negeri 2 Medan.
8.      Segera bentuk Pansus di DPRD Sumut untuk mengusut tuntas persoalan PPDB di SMA Negeri 2 Medan.
9.      Jika tuntutan-tuntutan di atas tidak diakomodir, dan pihak-pihak tertentu tetap ngotot mengeluarkan 180 siswa kelas tambahan tersebut, maka seluruh pihak itu akan melanggar UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 ayat (12), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 49 dan UUD 1945 Pasal 31.
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Ir. Zahir, MAP, Zulfikar, H.M. Nezar Djoeli, ST, Ahmadan Harahap, S.Ag, Firman Sitorus dan Reki Nelson J Barus menyampaikan pendapat sebagai berikut:
-       Mengapresiasi kedatangan Kesatuan Mahasiswa Penyelamat Pendidikan dan Aspirasi akan disampaikan kepada Ketua DPRD-SU untuk di tindak lanjuti oleh Komisi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-       DPRD-SU akan segera membentuk tim investigasi, cara investigasi yaitu memverifikasi berkas yang masuk di bawah rangking dan menurut donasi apabila ada penambahan lokal sesuai dengan regulasi yang berlaku
-       Komisi E akan melakukan Kunjungan Kerja ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada tanggal 29 September 2017.
-       Meminta kepada Kesatuan Mahasiswa Penyelamat Pendidikan untuk membuat surat mengenai perwakilan 2 (dua) orang yang ikut ke Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
-       Komisi E meminta kepada Kesatuan Mahasiswa Penyelamat Pendidikan untuk siap menerima hasil dari investigasi dan hasil kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
-       Komisi E akan mengadakan Rapat Interna tentang pembentukan Tim Investigasi.