DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUKRASA Aliansi Komite Rakyat Bersatu

Posted September 25, 2017
Written by user
UNJUKRASA Aliansi Komite Rakyat Bersatu

 
Delegasi Aliansi Komite Rakyat Bersatu dengan jumlah massa 100 (Seratus) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Senin, tanggal 25 September  2017. Delegasi diterima oleh Tim Penerima Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Richard Pandapotan Sidabutar, SE  (Anggota Komisi B), Muhri Fauzi Hafic  (Anggota Komisi A), dan Sutrisno Pangaribuan, ST (Ketua Komisi C).
 
Delegasi Aliansi Komite Rakyat Bersatu menyampaikan 23 (Dua Puluh Tiga) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
 
  1. Laksanakan UU Pokok Agraria no. 5 tahun 1960, 2 (dua) Hektar Tanah untuk Rakyat.
  2. Selesaikan seluruh Konflik Agraria yang berasaskan keadilan dan berpihak kepada rakyat dengan perkebunan Negara ( PTPN 2,3,4 ), perkebunan asing (PT. Bridgestone, PT. Socfindo, PT. LNK), Perkebunan Swasta ( PT. SMA/ Supra Matra Abadi, PT. Jaya Baru Pratama, PTBlungkut, PT. Leidong West, PT. GDLP, PT. PD. PAYA Pinang), Devoloper (PT. ACR, PT. Mitra Karya Pembangunan Lestari), Preman dan Mafia Tanah.
  3. Segera ikut serta dan libatkan Kejaksaan, Kelompok Tani, Akademis, Aktifis Agraria/ Pertahanan, Aktipis Sosial, LSM dan Jurnalis didalam Tim Inventarisasi Tanah yang dibentuk Gubernur dan Pansus tanah DPRD Sumut agar tidak ada manipulasi dalam penyelesaian tanah eks Hgu PTPN II seluas 5.873,06 Hektar
  4. Tim Inventarisasi Penanganan Areal & Pansus Tanah DPRD Sumatra Utara harus transparan dan terbuka terkait mekanisme penyelesaian tanah EKS HGU PTPN II Seluas 5.873,06 Hektar
  5. Usut tuntas adanya penembokan, adanya REAL ESTATE & adanya HGB diatas Tanah EKS HGU PTPN II 5.873,06 Hektar
  6. Segera bentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria, diluar EKS HGU PTPN II
  7. Laksanakan 9 juta hektar dan distribusikan segera tanah EKS HGU PTPN II kepada petani dan rakyat miskin tak bertanah (abang becak, supir angkot, buruh, nelayan, pedagang kaki lima, dsbnya).
  8. Segera lakukan pengukuran ulang terhadap seluruh perkebunan dan perusahaan yang berkonflik dengan rakyat
  9. Cabut dan batalkan seluruh HGU Perkebunan yang berkonflik dengan rakyat.
  10. Usut tuntas keberadaan AL-Wasliyah dilahan EKS HGU PTPN II.
  11. Tarik militer (TNI-Polri)dan lahan konflik.
  12. Usut tuntas terbitnya sertifikat sebanyak 227 Sertifikat di klamir V Kebun, dengan luas keseluruhan ± 250 Hektar yang diterbitkan BPN pada tahun 1999, dimana status tanah PTPN II masih HGU.
  13. Usut Tuntas Terbitnya sertifikat HGB milik PT. ACR Didesa Helvetia kecamatan sunggal.
  14. Usut Tuntas pengalihan status tanah /lahan kepada PT. LNK/kepong yang dilakukan PTPN II.
  15. Usut Tuntas Keberadaan Real Estate di daerah Cemara & Lau Dendang diatas tanah/lahan EKS HGU PTPN II
  16. Usut Tuntas Keberadaan HGU PTPN II di LAU CHI diatas tanah yang sudah diduduki dan diusahai rakyat selama bertahun-tahun.
  17. Usut Tuntas Adanya Pelepasan 300 Hektar tanah EKS HGU PTPN II untuk USU, yang nota benenya.
 
Terkait Problem Petani:
1.      Realisasikan 9 juta hektar tanah kepada petani dan rakyat miskin (buruh, nelayan, supir angkot, dsbnya) untuk kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional
2.      Tolak liberalisasi pangan, liberalisasi pertanian dan hentikan impor pangan yang melumpuhkan dan mematikan kaum tani
3.      Transparansi pendistribusian pupuk, bibit, traktor dan sebagainya kepada public
4.      Berikan perluasan bagi petani
5.      Bangun intrastruktural sarana pertanian untuk menunjang produktifitas kaum tani.
6.      Berikan tanah, modal, bibit, pupuk, traktor secara massal dengan sistem pertanian kolektif dan trasparan.

 
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Richard Pandapotan Sidabutar, SE  (Anggota Komisi B), Muhri Fauzi Hafic  (Anggota Komisi A), dan Sutrisno Pangaribuan, ST (Ketua Komisi C) menyampaikan pendapat sebagai berikut:
-       Mengapresiasi kedatangan Komite Rakyat Bersatu dan Aspirasi akan disampaikan kepada Ketua DPRD-SU untuk di tindak lanjuti oleh Komisi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-       Richard Pandapotan Sidabutar, SE  mengatakan terkait lahan 5.873,06 Hektar EKS HGU PTPN II harus dikembalikan kerakyat karena anggota DPRD Sumut ada prose membentuk pansus EKS HGU PTPN II
-       Mengundang Rakyat mendiskusikan dan usulan untuk pansus agar melibatkan komite rakyat berstu dengan melengkapi data-data yang akurat
-       Pansus masih berkas komponen yang terlibat dalam pansus, tunggu hasilnya apapun itu hasilnya pihak harus menghormatinya.
-     Saudari Bapak dan ibu tidak mau kehilangan lahan hak-hak akan kami tuntaskan dan tegaskan bahwa tidak ada satu pun hak-hak rakyat diabaikan lahan 5.873,06 Hektar akan dikembalikan kepada rakyat.