DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUKRASA FSPMI

Posted September 27, 2017
Written by user
UNJUKRASA FSPMI

 
Delegasi Aliansi FSPMI dengan jumlah massa 100 (Seratus) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Senin, tanggal 27 September  2017. Delegasi diterima oleh Tim Penerima Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Sutrisno Pangaribuan, ST (Ketua Komisi C).
 
Delegasi FSPMI menyampaikan 13 (Tiga Belas) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
 
1.      Tolak dan hentikan Kriminalisasi terhadap ketua dan sekretaris PKU SPL- FSPMI PT. AtmintoTanjung Morawa yang dilakukan oleh pengusahan  yang berasal dari Malaysia,
2.      Agar Poldasu Sumut dan Propam poldasu segera memanggil kapolresDeli Serdang dan Penyidik yang menerima yang menerima laporan pengusaha PT.Atmindo (Tanjung Merawa)yang diduga justru hendak memberangkus keberadaan FSPMI di PT. Atmindo
3.      Agar Poldasu menerima pengaduan FSPMI tentang tindakan pemberangusan Serikat yang diduga dilakukan oleh pengusaha PT. Atmindo Tnjung Merawa, PT. Karya Delka Maritim Belawan, dan PT. Daya Kimia Jaya Mandiri Seruwi Medan Labuhan
4.      Tangkap dan adili pengusaha PT. Atmindo Warga Negara Malasia: DATUK LIEKIMTENG dan Direktur Utama: RUDI atas tindakan pelanggaran hak-hak normative dan dugaan pemberangusan serikat di perusahaanya
5.      Agar Kinjen Malaysia memeriksa dokumen perusahaan PT. Atmindo, khusus pelaksanaan UU Ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia
6.      Agar Penyidik Resktimsu Polda Sumut segera menetapkan tersangka kepada Drs. H. Darwin Nasution, SH MH, Dirut PT. Perkebunan Sumatra Utara Tanjung Kasau Kab. Batu Bara yang dilaporkan oleh FSPMI atas dugaan melakukan tindakan pemberangusan serikat pekerja diperusahaan
7.      Agar Gubernur Sumatra Utara mencopot Drs. H. Darwin Nasution, SH MH, Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatra Utara yang diduga melakukan tindakan Union busting/pemberangusan Serikat
8.      Agar PLT.Kadisnaker Sumut mengganti Pengawas /PPNS Disnaker Sumut yang sangat lamban menyelesaikan kasus perburuhan di Yayasan Kebidanan Darmo, PT. Girvi Mas, PT. Daya Kimia Jaya Mandiri, PT. Karya Delka maritim, PT. Nusantara Jaya Plastik Namurambe, PT. The Univenus, PT. Atmindo, dan Pembayaran THR
9.      Kapolres Pelabuhan Belawan menindak bawahannya Kanitreskrim dan penyidik yang didugaterlibat melakukan “Rekayasa” untuk mengkriminalisasikan Pengurus & Anggota FSPMI di PT. Karya Delka Maritim Belawan dengan sangkaan melakukan percobaan pencurian
10.  Gubernur Sumatra Utara berkomitmen mengawasi & menegakkan hukum Perburuhan dengan meningkatkan & memperbaiki: kuantitas, kualitas, fasilitas Pegawai Pengawas ketenagakerjaan Disnakerprovsu
11.  Hapuskan sistem kerja”perbudakan”:outsoursing, kontrak, harlep, borongan (PKWTT) dan angkat menjadi pekerja tetap (PKWTT)
12.  Agar aparat Penegak hukum di Sumatra Utara (Poldasu, Disnakerprovsu, Kejaitsu, Pengadilan Tinggi Sumut) berkomitmen menegakkan UU Perburuhan dengan melakukan pengawasan yang maksimal maupun menangkap dan mengadili para pengusaha hitam pelanggar hak-hak normative pekerja/buruh
13.  Agar Kejati Sumut segera melimpahkan berkas pidana Ketenagakerjaan yang diduga dilakukan oleh para pengusaha Kepengadilan Negeri.
 
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Sutrisno Pangaribuan, ST (Ketua Komisi C) menyampaikan pendapat sebagai berikut:
-       Mengapresiasi kedatangan FSPMI dan Aspirasi akan disampaikan kepada Ketua DPRD-SU untuk di tindak lanjuti oleh Komisi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-       Meminta komisi yang terkait hususnya Komisi E untuk segera Menindak lanjuti untuk dadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang perwakilan FSPMI dan pihak terkait lainya
-       Komisi C akan segera mengagendakan untuk mengundan PT. Perkebunan Sumatra Utara dalam Rapat Denar Pendapat (RDP)
-       Meminta kepada FSPMI untuk melengkapi Berkas-Berkas dan Dokumen