DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUKRASA Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumatra Utara

Posted October 11, 2017
Written by user
UNJUKRASA Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumatra Utara

 
Delegasi Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumatra Utara dengan jumlah massa 30 (Tiga Puluh) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Rabu, tanggal 11 Oktober  2017. Delegasi diterima oleh Tim Penerima Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Sutrisno Pangaribuan, ST.
Delegasi Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumatra Utara 9 (Sembilan) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut: 
  1. Meminta kepada penegak hukum di Sumatera Utara agar memeriksa Kepala Dinas Lingkungan hidup Provinsi Sumatra Utara ( Dr. Ir. Hj. Hidayati, M.Si) terkait dugaan jual beli proyek yang dilakukan oleh yang bersangkutan serta dugaan korupsi yang diduga melibatkan Hidayati semasa menjabat Kepala UPT Lap. BLH Sumut.
  2. Sdri Dr. Ir. Hj. Hidayati, M.Si diduga mampu “memperjual belikan’’ proyek di Dinas Pendidikan Sumatera Utara konon lagi di Dinas Lingkungan Hidup yang notabene instansi yang ia pimpin sendiri, maka kami meminta kepada BPKP Sumatera Utara agar melakukan audit ulang terhadap hasil pekerjaan dan laporan keuangan dari Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara, karena kami menduga banyak terjadi kejanggalan.
  3. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar memberhentikan Sdr Dr. Ir. Hj. Hidayati, M. Si sebagai Dinas Kepala Lingkungan Hidup Sumatera Utara serta TIDAK memberikan jabatana baru kepada yang bersangkutan
  4. Ketika Gubernur Sumatra Utara memberikan jabatan baru kepada Dr. Ir. Hj. Hidayati, M.Si maka akan membenarkan “asumsi” bahwa Hidayati sengaja ditempatkan menjadi pejabat  untuk menjadi “mesin pencetak uang” untuk kepentingan pimpinan di Sumatera Utara
  5. Meminta kepada DPRD Sumatera Utara agar memanggil Dr. Ir. Hidayati. M.Si karena diduga menyampaikan bahwa FEE dari proyek yang diduga diperjual belikan oleh Hidayati mengalir kepada DPRD Sumatera utara
  6. Kami menduga kuat sdri Dr. Ir. Hj. Hidayati, M. Si mendapat dukungan dari Wakil Gubernur Sumatera Utara dikarenakan Wagubsu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas (wartawan “PUK#MB#K) ketika para jurnalis mencoba melakukan konfirmasi terkait perilaku Hidayati.
  7. Melalui statemen ini, kami juga meminta agar penegak hukum agar menelusuri sumber dana (biaya) perjalanan Ketua Tim Percepatan Geopark Kaldera Toba ke Cina dan Singapura yang dipimpin oleh Ketua Tim (Wagubsu). karena kami khawatir asa “pengusaha hitam” yang terlibat dalam perjalanan tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dikemas secara rapi.
  8. Mengingat jabatan Dr. Ir. Hj. Hidayati, M. Si sudah hampir 5 tahun menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara (Sekarang Kepala Lingkungan Hidup) sudah seharusnya mendapat penyegeran dari Bapak Gubernur. maka berdasarkan informasi yang kami peroleh Hidayati “berlindung” kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara agar ditempatkan menjadi Kepala Dinas Pariwisata Sumatra Utara. Jika benar demikian? maka kami meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar tidak memenuhi permintaan tersebut melihat bobroknya mental  Dr. Ir. Hj. Hidayati, M. Si .
  9. Kiranya statmen ini dapat menjadi renungan bagi kita bersama agar Sumatera Utara secara perlahan terbebas dari praktik-praktik korupsi

 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Sutrisno Pangaribuan, ST  menyampaikan pendapat sebagai berikut:
  • Mengapresiasi kedatangan dari Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumatra Utara dan akan menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD
  • Terkait yang disampaikan, membuat laporan ke Kepolisian  serta memberikan  bukti yang kuat dan saksi dalam negosiasi supaya bisa disampaikan ke Kapolda Sumut Kapoltabes Medan, kalau pun ada Kepala Dinas yang mengatakan pemberian Fee DPRD Sumut setau saya tidak ada fee, kalau pun ada  segera di laporkan mohon berikan bukti-bukti yang lengkap
‚Äč