DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUKRASA SOMAT (Solidaritas Masyarakat Anti Trafficking)

Posted October 2, 2017
Written by user
UNJUKRASA SOMAT (Solidaritas Masyarakat Anti Trafficking)

 
Delegasi SOMAT (Solidaritas Masyarakat Anti Trafficking) dengan jumlah massa 15 (Limabelas) orang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD-SU pada Senin, tanggal 2 Oktober  2017. Sebagai perwakilan diterima berdialog/ duduk bersama di Ruang Rapat Komisi A sebanyak 6 (Enam) orang dan delegasi diterima oleh Tim Penerima Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Ir. Astrayuda Bangun,Ir. Ramses Simbolon, M. Sc, Fanatona Waruwu, H. Ikrimah Hamidy, ST, MSP, dan H, Syamsul Qodri Marpaung, Lc.
 
Delegasi SOMAT (Solidaritas Masyarakat Anti Trafficking) 3 (Tiga) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
 
1.      Kepada Kapoldasu untuk mengusut tuntas atas lambannya kinerja penyidik Kepolisian Polda Sumut dalam menindaklanjuti laporan pengaduan atas adanya dugaan trafficking yang dilakukan Sahrial alias Aldi, Louis br Aritonang alias Yuli, Lokkot Rangkuti dll terha dap RATINI yang hingga hari ini tidak tahu dimana keberadaannya.
2.      Kepada DPRD Sumut agar segera memanggil pihak-pihak terkait (Disnaker, Poldasu, Imigrasi BNP2TKI) atas adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang dan lambannya penyidik Poldasu dalam merespon pengaduan atas hilangnya Sdri. RATINI.
3.      Tangkap segera pelaku trafficking di Sumatera Utara yang melibatkan oknum-oknum yang berada di Instansi BNP2TKI dan Imigrasi yang memberikan terjadinya tindakan trafficking..
 
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Ir. Astrayuda Bangun,Ir. Ramses Simbolon, M. Sc, Fanatona Waruwu, H. Ikrimah Hamidy, ST, MSP, dan H, Syamsul Qodri Marpaung, Lc menyampaikan pendapat sebagai berikut:
-       Mengapresiasi kedatangan SOMAT (Solidaritas Masyarakat Anti ( Trafficking) dan Aspirasi akan disampaikan kepada Ketua DPRD-SU untuk di tindak lanjuti oleh Komisi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-       Komisi akan merekomendasikan kepada Pimpinan agar memfasilitasi RDP dengan Piha-Pihak dan keluarga mengenai kasus ini
Komisi E akan menggundang pihak Kapolda, Konsultan yang ada di Medan, pihak Imigrasi dan konsultan yang ada dimalaysia.