DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Kunjungan Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Mahkamah Agung RI

Posted November 1, 2017
Written by user
Category Umum
Kunjungan Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

 
 
 
Rabu, (01/11/17). Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD SU melaksanakan  Kunjungan Kerja ke Mahkamah Agung Republik Indonesia berkonsultasi terkait Perubahan Tata Tertib. Rombongan diterima langsung oleh Panitera Muda Pidana Umum, Suharto, di Ruang Rapat Panitera Muda lantai 1 Mahkamah Agung  Republik Indonesia.

Dalam Pertemuan tersebut, Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD SU, dipimpin langsung oleh Ketua BKD DPRD SU  Drs. Baskami Ginting, Wakil Ketua BKD DPRD SU Dra. Delmeria, Anggota BKD DPRD SU H. Syamsul Qodri Marpaung, Lc, Patar Sitompul, Sonny Firdaus, SH, dan H. Syamsul Bahri Batubara, SH.

 

Rapat Konsultasi tersebut membahas putusan hakim yang menyatakan 'ditolak' atau 'tidak dapat diterima/Niet. Pengertian putusan hakim yang menyatakan 'ditolak' karena dalam pembuktian tidak dapat dibuktikannya substansi materil perkara atau gugatan, dalam hukum (perdata, tindak pidana umum/tertentu) ada adagium 'siapa mendalilkan dia harus membuktikannya'. Sedangkan putusan hakim menyatakan 'tidak dapat diterima/NO' artinya ada 2 hal, putusan NO karena aspek formal yang dalam pembuktian dapat disebabkan lewat waktu/kadaluarsa (perkara TUN/perdata tertentu), bukan kewenangan pengadilan, kekurangan pihak atau salah pihak yang digugat, dan aspek materil dalam putusan kasasi yang menilai apakah dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi dapat membuktikan terhadap putusan pengadilan tinggi dan/atau pengadilan tingkat pertama dalam penerapan hukum.
 

Terhadap putusan hakim menyatakan  'tidak dapat diterima'  suatu objek perkara status quo atau seperti semula, dapat dilakukan gugatan baru sesuai syarat-syarat gugatan, tidak termasuk ne bis in idem. Suatu putusan hakim yang menyatakan 'ditolak' atau 'tidak dapat diterima' didasarkan pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara terkait. Rapat konsultasi juga membahas hak dan kewajiban anggota DPRD dalam proses hukum dan penggantian antar waktu (PAW).