DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

RAPAT KOMISI A DENGAN BUPATI DELI SERDANG, ASST. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKDAPROVSU, POLDASU, DIN

Posted November 8, 2017
Written by user
Category Umum
RAPAT KOMISI A DENGAN BUPATI DELI SERDANG, ASST. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKDAPROVSU, POLDASU, DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVSU SATU PINTU (DPM & PPTSP) PROVSU, KANWIL BPN PROVSU,
KAKAN BPN KAB. DELI SERDANG, BIRO PEMERINTAHAN SETDAPROVSU, PTPN II, REKTOR USU, CAMAT PANCUR BATU, KEPALA DESA DURIN TONGGAL KEC. PANCUR BATU, PT. INDO PALAPA DAN KELOMPOK TANI ARIH ERSADA ARON BOLON DUSUN IV KUTA LEPAR DAN
DUSUN V TEBING GANJANG DESA DURIN TONGGAL KEC. PANCUR BATU
KAB. DELI SERDANG


 
Rabu, 8 November 2017 Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bupati Deli Serdang, Asst. Administrasi Pemerintahan Sekdaprovsu, Poldasu, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Provsu Satu Pintu (DPM & PPTSP) Provsu, Kanwil Bpn Provsu, Kakan BPN Kab. Deli Serdang, Biro Pemerintahan Setdaprovsu, PTPN II, Rektor USU, Camat Pancur Batu, Kepala Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu, PT. Indo Palapa Dan Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon Dusun IV Kuta Lepar Dan Dusun V Tebing Ganjang Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang di ruangan rapat Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (F. L. Fernando Simanjuntak, SH, MM) di dampingi Wakil Ketua Komisi A beserta Sekretaris dan Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara membahas lanjutan permasalahankonflik lahan Eks HGU PTPN II dengan Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon Dusun IV Hura Lepar dan Dusun V Tebing Ganjang Desa Durin Tonggal Kec. Pancr Batu Kab. Deli Serdang.
Juga permasalahan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN sesuai dengan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No. 677-520.1-22-04-2008 tanggal 09-12-2008 sebanyak 43 bidang & luas keseluruhan 76.6934 Ha proses melalui pengumuman No. 23/Peng/HTPT/10 tanggal 13-10-2008 serta PT. Indo Palapa memiliki 23 sertifikat yang di beli dari masyarakat seluas 32 H pada tahun 2009.

Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta kepada BPN Deli Serdang dan BPN Provsu untuk memberikan penjelasan secara tertulis tentang lahan yang dipersengketakan oleh masyarakat di Desa Durin Tonggal seluas 102 H apakah sudah diterbitkan sertifikat. Bila sudah ada atas nama siapa dan berapa luasnya, sehingga ini menjadi bahan bagi Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan rekomendasi terhadap permasalahan ini. Komisi A meminta untuk diberikan secara tertilis beserta bukti-bukti pendukungnya serta lampiran-lampiran diberikan waktu paling lama diserahkan kepada Komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 November 2017.

Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak dalam kerangka mencampuri tugas-tugas Intitusi penegak hukum tapi karena ini masih proses sengketa yang sedang ditangani oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Komisi A meminta kepada Polda Sumut untuk menghentikan sementara proses-proses hukum menyangkut yang terjadi di lahan  yang di persengketakan sampai ada keputusan resmi dari DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Komisi A DPRD Povinsi Sumatera Utara berharap kepada masyarakat untuk menjaga kondusifitas di lapangan dan jangan ada bentrok. Diharapkan kepada kepolisian juga membantu agas tidak ada bentrok sebab hal ini menyangkut hak atas tanah sehingga memerlukan legalitas dan surat-surat yang telah dikeluarkan