DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

RAPAT KOMISI A DENGAN BUPATI DELI SERDANG, AST. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKDAPROVSU, KANWIL BPB PR

Posted November 7, 2017
Written by user
Category Umum
RAPAT KOMISI A DENGAN BUPATI DELI SERDANG, AST. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKDAPROVSU, KANWIL BPB PROVSU, PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM,
KAPOLSEK PERCUT SEI TUAN, DANRAMIL PERCUT SEI TUAN, CAMAT PERCUT SEI TUAN,
LURAH MEDAN ESTATE KEC. PERCUT SEI TUAN, BPN KAB. DELI SERDANG, DIRUT PT. UNITED ORTA BERJAYA DAN PERWAKILAN SERIKAT TOLONG MENOLONG MEMPERTAHANKAN
HAK VETERAN & PURNAWIRAWAN ABRI (STMMH)


 
Selasa, 07 November 2017 Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bupati Deli Serdang, Ast. Administrasi Pemerintahan Sekdaprovsu, Kanwil BPN Provsu, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kapolsek Persut Sei Tuan, DANRAMIL Percut Sei Tuan, Camat Percut Sei Tuan, Lurah Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan, BPN Kab. Deli Serdang, Dirut PT. United Orta Berjaya Dan Perwakilan Serikat Tolong Menolong Mempertahankan Hak Veteran & Purnawirawan ABRI (STMMH) di Ruangan Rapat Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sarma Hutajulu, SH) didampingi Wakil Ketua Komisi A, Sekretaris dan Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara. Rapat tersebut membahas permasalahan tentang RDP lanjutan mengenai legalitas tanah Perwakilan Serikat Tolong Menolong mempertahankan hak veteran & purnawirawan ABRI (STMMH), kemudian membahas permasalahan mengenai SK Gubsu No. 593/ 16621 tanggal 10 Juni 1983 dan legal standing yang ada di atas tanah tersebut.

 
Dalam hal ini BPN meminta waktu 2 (Dua) minggu untuk mempelajari permohonan dari pihak veteran dan akan menjawab secara resmi pertanyaan dari veteran dan hal tersebut akan disampaikan BPN pada tanggal 21 November 2017.
Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta bahwa tidak akan ada lagi rapat lanjutan. Rapat ini menghargai proses hukum yang tela dilakukan oleh segala pihak. Kemudian kepada BPN harus menepati janji agar permasalahan tersebut diselesaikan dan di minta kepada segala pihak untuk mejaga kondusivitas agar jangan terjadi sikap-sikap yang tidak diinginkan