SELAMAT DAN SUKSES
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
MTQ NASIONAL KE XXVII 04 - 13 OKTOBER 2018
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Kunjungan Kerja Pansus Tatib DPRD Provinsi DKI Jakarta ke DPRD Provinsi Sumatera Utara

Posted February 22, 2018
Written by user
Category Umum
Kunjungan Kerja Pansus Tatib DPRD Provinsi DKI Jakarta ke DPRD Provinsi Sumatera Utara
 
 Kamis, (22/02/18) Pansus Tatib DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta H.Bimo Hastoro, S.IP, didampingi oleh para anggota Pansus Tatib Bestari Barus, SH, Ruddin Akbar Lubis, SH, MH, Jhonny Simanjuntak, SH, H. M. Asraf Ali Bac, SH, Ellyzabeth CH Malloa, Raja Natal Sitinjak SH, H, Muhammad Hasan, SE, H. Riaon, P Ahmad, SH, Drs. H. Nasrullah, ME dan diterima langsung oleh Ketua Komisi  A DPRD Provinsi Sumatera Utara H. M. Nezar Djoeli, ST, dr. Poaradda Sp.B. diruang rapat Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Pansus H.Bimo Hastoro, S.IP menanyakan mengenai bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Reses dan Pengusulan Tata Tertib di DPRD Provinsi Sumatera Utara.
 
 
Bestari Barus, SH Anggota Pansus Tatib menanyakan bagaimana mekanisme memasukkan permintaan-permintaan konsituen dari hasil reses yang didapat.
Jhonny Simanjuntak, SH Anggota Pansus Tatib juga menanyakan bagaimana mekanisme pelaksanaan kunjungan ke Luar Negeri bagi Pimpinan dan Anggota di DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Menjawab Pertanyaan tersebut Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara H. M. Nezar Djoeli, ST mengatakan bahwa pelaksanaan reses dilakukan 3 kali dalam setahun itu diatur dalam Tata Tertib yang disusun setahun sekali pada saat Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara di setiap akhir tahun pada bulan Desember.
Pada Rapat Kerja tersebut dibagi 3 komisi untuk mencapai kesepakatan dari hasil raker tersebut, komisi I bertugas untuk membuat Tata Tertib yang menghasilkan Pansus Tata Beracara yang menghasilkan beberapa pasal yang digunakan untuk pelaksanaan Tata Tertib bagi Pimpinan dan Anggota Dewan DPRD SU.


Mengenai mekanisme hasil reses diusulkan melalui musrembang dengan e-budgeting Biro Keuangan dan e-planning di Bappeda SU dikarenakan hasil reses harus dimasukkan sebagai salah satu dasar dari perencanaan pembangunan di Sumatera Utara sesuai dengan Tatib.
Mengenai kunjungan kerja ke Luar Negeri prosedurnya harus ada undangan dari negera yang akan dikunjungi dan harus ada kerjasama yang saling menguntungkan/manfaatnya antara Indonesia dan negara tersebut (kedua belah pihak).