SELAMAT DAN SUKSES
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
MTQ NASIONAL KE XXVII 04 - 13 OKTOBER 2018
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

RAPAT BADAN KEHORMATAN DPRD-SU DENGAN PIMPINAN DPRD-SU

Posted February 26, 2018
Written by user
Category Umum
RAPAT BADAN KEHORMATAN DPRD-SU DENGAN PIMPINAN DPRD-SU
 
Senin, 26/2/, Badan Kehormatan DPRDSU (BKD SU) rapat bersama Pimpinan DPRD SU di Ruang Rapat Pimpinan DPRD SU. Ketua BKD SU Arifin Nainggolan didampingi anggota BKD SU M. Hanafiah Harahap dan Irwan Amin bersama Ketua DPRD SU H. Wagirin Arman dan Wakil Ketua DPRD SU Aduhot Simamora, membahas disiplin kehadiran anggota DPRD SU dan tata cara berpakaian khususnya pada Rapat Paripurna DPRD SU, sistem koordinasi kerja antara DPRD SU dengan Pemprovsu, serta penguatan kelembagaan BKD terkait dengan revisi UU MD3 dan pembentukan asosiasi BKD provinsi se Indonesia.
Ketua BKD SU menyampaikan, berdasarkan evaluasi rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD SU, kehadiran anggota DPRD SU dalam Rapat Paripurna DPRD SU yang terbuka untuk umum belum maksimal sehingga berakibat pada citra, kehormatan, dan kredibilitas DPRD SU. Kewajiban anggota DPRD SU untuk hadir pada Rapat Paripurna dan Rapat Alat Kelengkapan DPRD SU diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD SU dan Kode Etik DPRD SU. Tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah (Pasal 56 ayat (2) huruf c Peraturan Tata Tertib DPRD SU). Berdasarkan Pasal 57 huruf (c) Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara, “Badan Kehormatan berwenang menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/ atau Tata Tertib DPRD”. Untuk itu Ketua Badan Kehormatan akan menyurati Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, Pimpinan Fraksi-Fraksi di DPRD-SU untuk melaksanakan Kode Etik DPRD-SU khususnya kewajiban Anggota DPRD-SU untuk hadir dalam Rapat Paripurna dan Rapat Alat Kelengkapan DPRD-SU lainnya.
M. Hanafiah Harahap juga menambahkan bahwa apabila dalam penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terdapat Anggota DPRD yang tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD SU dan Rapat Alat Kelengkapan DPRD SU 6 (enam) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah maka BKD SU akan melakukan pemanggilan resmi terhadap anggota DPRD SU terkait dan akan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD SU dan Peraturan Tata Beracara BKD SU. Bukan hanya kedisplinan anggota legislatif saja yang perlu dikoreksi akan tetapi kedisplinan pihak eksekutif dalam menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan DPRD-SU juga perlu menjadi perhatian. Sekretaris Daerah Provsu wajib memberikan teguran bagi SKPD yang tidak hadir dalam mengikuti rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan DPRD SU. Terkait permasalahan penegakan kedisplinan sebenarnya bisa diminimalisir dengan mengadakan pertemuan rutin (coffee morning) antara DPRD-SU dengan Pemprovsu dan bersama Forkopimda sehingga terjalin komunikasi yang lebih baik minimal 1 bulan sekali. Irwan Amin menyampaikan, sebagai contoh pertemuan rutin (coffee morning) yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta beserta Perangkat Daerah Pemprov. DKI Jakarta menjadi sarana komunikasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan DKI Jakarta.

Selanjutnya, Ketua BKD SU menyampaikan, dengan adanya revisi UU MD3 perlu dilakukan konsultasi ke Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk memperkuat kelembagaan DPRD SU melalui BKD SU dalam menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD SU. Dalam hal lain, rencana pembentukan asosiasi BKD provinsi se Indonesia yang telah dibahas BKD SU dengan BKD DKI Jakarta, perlu untuk diimplementasikan sebagai sarana asosiasi untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Sementara itu Ketua DPRDSU H. Wagirin Arman didampingi Wakil Ketua DPRD SU Aduhot Simamora mengatakan sependapat dengan yang disampaikan BKD SU terkait dengan tanggung jawab anggota DPRD sebagai wakil rakyat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, dan penegakkan kode etik diharapkan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Beliau menambahkan, untuk pertemuan rutin (coffee morning) antara DPRD SU dengan Gubsu beserta Forkompimda akan disampaikan dan dibahas dalam rapat Pimpinan DPRD SU. Sedangkan rencana pembentukan asosiasi pembentukan BKD provinsi se Indonesia, pada prinsipnya Ketua DPRD SU menyetujui dan mendukung pembentukan asosiasi BKD provinsi se Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.