DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara

Posted February 8, 2018
Written by user
UNJUK RASA Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara
 
 
Unjukrasa Masyarakat Nelayan Sumatera Utara dengan jumlah  massa 5000 (Lima Ribu) orang  melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada Kamis, tanggal 08 Februari 2018. Sebagai perwakilan diterima dan berdialog/ duduk bersama di Ruang Rapat Komisi B sebanyak 22 (Dua puluh dua) orang dan delegasi diterima oleh Tim II Penerima Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Jantoguh Damanik,S.Sos, dan Sutrisno Pangaribuan, S.T.
 
Delegasi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara 7 (Tujuh) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
 
1.      Meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia melakukan Kajian Ulang terhadap Peraturan Menteri KP Nomor 71 Tahun 2016, karena kebijakan tersebut menyengsarakan Nelayan dan tidak berlandaskan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2.      Sumatera Utara adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kami masyarakat Nelayan Sumut mempunyai hak yang sama dengan Nelayan Cantrang di Pulau Jawa.
3.      Bahwa kami Nelayan Sumatera Utara meminta agar disamakan hak nya dengan Nelayan Provinsi yang lain, seperti Nelayan Jawa Tengah dan meminta agar kami jangan di diskriminasi hanya karena nafsu politik belaka.
4.      meminta pemerintah daerah mengambilbuah kebijakan yang bermanfaat bagi nelayan.
5.      Meminta DPRD Provinsi Sumatera Utara mengajukan peraturan pembagian zonanisasi bagi para nelayan kepada pemerintah pusat dan daerah
6.      meminta pemerintah Pusat maupun Daerah membuat sebuah peraturan dan atau membuat sebuah kebijkan kearipan lokal yang bermanfaat bagi nelayan khususnya nelayan sumatera utara
7.      Memberikan tenggang waktu kami agar bisa melaut untuk mencari nafkah menghindupi keluarga kami sampai adanya solusi dari Pemerintah. Apabila dalam waktu dekat tidak solusi bagi kami, maka kami tetap beroperasi sebagaimana biasanya dan apa pun resikonya

Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Jantoguh Damanik,S.Sos, dan Sutrisno Pangaribuan, S.T.  menyampaikan pendapat sebagai berikut:
·         Akan mempertemukan secepatnya kepada Kedua belah pihak Nelayan yang menjadi kontroversi antara Nelayan Tradisional dengan yang bukan Nelayan Tradisional dalam Rapat Komisi B DPRD-SU
·         Akan membuat Peraturan yang berlaku secara Nasional
·         Perlu adanya kajian ulang oleh pemerintah pusat terhadap peraturan menteri no 71 Tahun 2016
·         Perlu melakukan zonanisasi wilayah tangkap nelayan Tradisional dan bukan Tradisional

·         Akan merekomendasikan kepada Pemprovsu serta aparat penegak hukum serta yang berkompeten kiranya untuk mempertimbangkan sementara agar para nelayan dapat melaut guna menghindari kerusakan ekonomi sambil menunggu adanya Revisi/ Kajian dari peraturan menteri Kelautan dan Perikanan no 71 Tahun 2016 selanjutnya.