DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Unjuk Rasa Aliansi Nelayan Sumatera Utara

Posted February 5, 2018
Written by user
Unjuk Rasa Aliansi Nelayan Sumatera Utara
 
Unjukrasa Nelayan Sumatera Utara dengan jumlah  massa 3000 (Tiga Ribu) orang  melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada Senin,  tanggal 05 Februari 2018. Sebagai perwakilan diterima dan berdialog/ duduk bersama di Ruang Rapat Banmus sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan delegasi diterima oleh Tim II Penerima Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Mustofawiyah, SE Ketua Komisi E, Zulfikar Angota Komisi E dan Drs. Aripay Tambunan, MM Wakil Ketua Komisi D.
 
Delegasi Nelayan Sumatera Utara 8 (Delapan) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
 
1.      Menolak keras operasi Trawl dan sejenisnya maupun dengan nama lain seperti cantrang, dan mendukung kebijakan larangan alat tangkap yang merusak termasuk alat tangkap cantrang di seluruh wilayah penangkapan ikan Republik Indonesia khususnya di Sumatera Utara.
2.      Mendesak Pemerintah Sumatera Utara agar proaktif mengawasi operasi trawl dan melaksanakan pendapatan alat tangkap yang dilarang hingga proses pengalihan alat tangkap selesai.
3.      DPRDSU harus mengawasi proses ahli tangkap dan membuat anggaran pengawasan di laut dalam melaksanaan kebijakan larangan alat tangkap merusak.
4.      Meminta agar DPRD Provinsi Sumatera Utara menyusun Peraturan Daerah tentang larangan alat tangkap trawl dan sejenisnya serta zona penangkapan ikan sesuai Kepmen 71 Tahun 2016.
5.      Meminta DPRD Provinsi Sumatera Utara menyurati Presiden RI Ir. Joko Widodo dengan menyertakan pernyataan sikap aliansi nelayan Sumatera Utara ini sebagai wujud keberpihakan wakil rakyat kepada nelayan tradisonal di Sumatera Utara.
6.      Meminta Kepolisisn RI cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penegakan hukum atas pelarangan alat tangkap trawl dan sejenisnya atau dengan nama lain cantrang.
7.      Mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan segera membuat surat edaran bahwasanya  cantrang hanya berlaku di Pantai Utara Jawa sampai proses peralihan alat tangkapnya selesai.
8.      Menolak seluruh aktifiatas atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung penggunaan alat tangkap atau trawl di seluruh Indonesia.
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Mustofawiyah, SE Ketua Komisi E, Zulfikar Angota Komisi E dan Drs. Aripay Tambunan, MM Wakil Ketua Komisi D.  menyampaikan pendapat sebagai berikut:
1. Menolak keras operasi Trawl dan sejenisnya maupun dengan nama lain seperti cantrang, dan mendukung kebijakan larangan alat tangkap yang merusak termasuk alat tangkap cantrang di seluruh wilayah penangkapan ikan Republik Indonesia khususnya di Sumatera Utara.
2.  Mendesak Pemerintah Sumatera Utara agar proaktif mengawasi operasi trawl dan melaksanakan pendapatan alat tangkap yang dilarang hingga proses pengalihan alat tangkap selesai.
3.  DPRDSU harus mengawasi proses ahli tangkap dan membuat anggaran pengawasan di laut dalam melaksanaan kebijakan larangan alat tangkap merusak.
4. Meminta agar DPRD Provinsi Sumatera Utara menyusun Peraturan Daerah tentang larangan alat tangkap trawl dan sejenisnya serta zona penangkapan ikan sesuai Kepmen 71 Tahun 2016