SELAMAT DAN SUKSES
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
MTQ NASIONAL KE XXVII 04 - 13 OKTOBER 2018
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA PAGUYUBAN TRANSPORTASI ONLINE SUMATERA UTARA (PATOSU)

Posted February 14, 2018
Written by user
UNJUK RASA PAGUYUBAN TRANSPORTASI ONLINE SUMATERA UTARA (PATOSU)

Unjukrasa Paguyuban Transportasi Online Sumatera Utara (PATOSU) dengan jumlah  massa 50 (Lima) orang  melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada Rabu, 14 Februari 2018.  Sebagai perwakilan diterima dan berdialog/ duduk bersama di Ruang Rapat Komisi A sebanyak 7 (Tujuh) orang dan delegasi diterima oleh Tim Penerima Aspirasi DPRD Provinsi  Sumatera Utara oleh H. M. Nezar Djoeli, S.T (Ketua Komisi A DPRD-SU).

Delegasi Paguyuban Transportasi Online Sumatera Utara (PATOSU) 3 (Tiga) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut
  1. Menolak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017
  2. Menolak semua Peraturan Daerah atau Gubernur yang menjadi turunan pelaksanaan Perturan Menteri Perhubungan tersebut
  3. Menolak dilakukannya operasi razia dan penindakan sebelum keluarnya putusan mahkamah agung atas uji materi Peraturan Menteri No.108 Tahun 2017 diseluruh wilayah indonesia khususnya Sumatera Utara
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  H. M. Nezar Djoeli, S.T (Ketua Komisi A DPRD-SU)  menyampaikan pendapat sebagai berikut:
1.    Mengapresiasi kedatangan dari Kesatuan  Paguyuban Transportasi Online Sumatera Utara (PATOSU) dan akan menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD-SU untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku
2.    Diminta kepada Pihak Kepolisian Sumatera Utara bagian Dirlantas bersama dengan Dishub Provsu untuk tidak melakukan razia terhadap pengemudi transportasi Online sebelum selesainya uji materi terhadap Permenhub No. 108 Tahun 2017.
DPRD Provinsi Sumatera Utara akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Gabungan antara Komis A dan Komisi D dengan mengundang Pihak Kepolisian, Pihak Dishub dan Stake Holder lainnya serta PATOSU dan Aplikator