DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

​DPRD-SU MENERIMA AUDIENSI PERWAKILAN BWI INDONESIA TERKAIT STATUS RUMAH SAKIT HAJI MEDAN

Posted March 5, 2018
Written by user
Category Umum
DPRD-SU MENERIMA AUDIENSI PANITIA PENYAMPAIAN ASPIRASI PERWAKILAN BADAN  WAKAF  INDONESIA  SUMATERA  UTARA TERKAIT  STATUS  RUMAH  SAKIT  HAJI  MEDAN
 
DPRD SU, Senin. 5/3/18, Audiensi Tim Wakaf Rumah Sakit Haji Medan (RSHM) dengan Ketua DPRD SU H. Wagirin Arman. S.Sos dan didampingi Anggota DPRD SU H. M. Hanafiah Harahap, SH, dihadiri 13 ormas terdiri dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumut, Kesatuan Alumni HMI (KAHMI) Sumut, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Sumut, Forum Umat Islam (FUI) Sumut,   Al Ittihadiyah Sumut, Lembaga Advokasi Dakwah Umat Islam MUI Sumut, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumut, Nahdhatul Ulama Sumut, dan Al Washlaiyah Sumut. Dalam audiensi tersebut, Ketua Tim Wakaf RSHM H.Kasim Siyo menyampaikan pernyataan tertulis, dengan niat baik Tim Wakaf RSHM terkait status wakaf RSHM didasarkan pada sejarah sebelum RSHM dibangun, ulama dan tokoh-tokoh Islam telah menggagas untuk membangun rumah sakit Islam di tanah milik Yayasan Islamic Center Medan yang merupakan tanah pemberian Gubernur Sumatera Utara kepada Yayasan Islamic Center Medan seluas 17 hektar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 593.4/239/K Tahun 1983 tanggal 6 Juni 1983.

Selanjtunya, Ketua Tim Wakaf menyampaikan, musibah/peristiwa terowongan Mina Saudi Arabia tahun 1990 berhubungan dengan keinginan ulama dalam membangun Rumah Sakit Islam tersebut untuk membangun Rumah Sakit Haji Syuhada Mina (RSHSM) yang sekarang bernama Rumah Sakit Haji Medan (RSHM) menyebabkan Yayasan Islamic Center Medan menyerahkan tanah seluas 6 (enam) hektar untuk pembangunan RSHSM/RSHM yang dibangun berdasarkan  SKB Menteri Agama Nomor : 24 Tahun 1991, Menteri Kesehatan Nomor : 131-Menkes, SKB II/1991 dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1991, dengan  total biaya pembanguan  sebesar 9,1 miliar rupiah yang bersumber dari Pemprovsu sebesar 2,4 miliar rupiah  dan 7,1 miliar rupiah  dari Depag dan umat Islam. Tim Wakaf berharap RSHM dikembalikan ke status wakafnya, sedangkan  saham atau dana yang bersumber dari Pemprovsu diusulkan sebagai hibah, dan berharap Ketua DPRD SU serta Anggota DPRD SU menindalanjuti keinginan umat Islam yang diwakilkan saat ini oleh Tim Wakaf untum pengembalian status wakaf RSHM.

Ketua DPRD SU H. Wagirin Arman menyampaikan terima kasih kepada perwakilan ormas dari Tim Wakaf yang merupakan para ulama sebagai wujud dari ketulusan dan keikhlasan dalam menyampaikan hak umat Islam khususnya terhadap status RSHM. Selanjutnya Ketua  DPRD SU menanggapi terkait status hukum RSHM didasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2014 maka secara hukum Perda dimaksud dapat dikaji kembali. Untuk itu, Ketua DPRD SU akan segera membicarakan status RSHM dimaksud kepada Gubsu agar dibahas status hukumnya, dan selanjutnya Ketua DPRD akan mengadakan rapat Pimpinan DPRD SU dan Pimpinan Fraksi untuk membahas hal tersebut dan diharapkan dapat diputuskan status hukum RSHM dimaksud. Pertemuan audiensi tersebut berlangsung dengan suasana kekeluargaan yang diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Wakil Ketua MUI Sumut H. Asro, S.H.