SELAMAT DAN SUKSES
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
MTQ NASIONAL KE XXVII 04 - 13 OKTOBER 2018
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Kunjungan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ke DPRD Provinsi Sumatera Utara

Posted March 13, 2018
Written by user
Category Umum
Kunjungan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ke DPRD Provinsi Sumatera Utara
 
                Selasa, 13/03/18 Badan Kehormatan DPRD Kab. Humbang Hasundutan berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kunjungan dipimpin oleh Martini Purba Anggota Badan Kehormatan DPRD Kab. Humbanghas didampingi staf dan  diterima oleh Kabag Inpro Sekretariat DPRD SU Benny Miraldy, SE, MSP didampingi Kasubbag Protokol dan HAL Evelyn Sitanggang, SE, MSP, Irwansyah Tenaga Ahli Badan Kehormatan DPRD SU diruang Kerja Subbag Protokol Sekretariat DPRD SU.
Dalam pertemuan tersebut Anggota Badan Kehormatan DPRD Kab. Humbanghas  menanyakan terkait penguatan tugas pokok dan fungsi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Selanjutnya Martini Purba juga menanyakan terkait Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan pelanggaran, apakah BKD berhak memberikan sanksi, serta bagaimana proses / mekanisme pemberian sanksi tersebut.
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Kabag Inpro Sekretariat DPRD SU Benny Miraldy, SE, MSP mengucapkan terima kasih atas kedatangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah datang berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Terkait dengan penguatan Tupoksi BK DPRD terdapat 3 (tiga) prinsip dari Badan Kehormatan DPRD, yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan.
Selanjutnya mengenai pemberian sanksi BKD, prinsip penindakan oleh BKD dilakukan apabila melanggar kode etik berupa pengaduan / kesalahan yang dilaporkan oleh BKD/ masyarakat. Pengaduan harus disertai dengan bukti otentik dan pengadu harus memiliki identitas yang jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengaduannya.
Irwansyah selaku Tenaga Ahli BKD DPRD Provinsi Sumatera Utara juga menambahkan bahwa fungsi, tugas dan wewenang BKD DPRD diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang kedudukan DPRD, ada terdapat 2 (dua) jenis pengaduan yang dilakukan yaitu pengaduan secara Internal dan Eksternal, dimana pengaduan Internal dapat berasal dari sesama Anggota DPRD sedangkan pengaduan secara Eksternal dilakukan oleh masyarakat. Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki beberapa tahapan yaitu tahap proses administrasi, verifikasi dan klarifikasi.