DPRD SU, Kamis. 8/3, Rapat Konsultasi Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dipimpin Bestari Barus dengan Ketua DPRD SU H. Wagirin Arman, S.Sos., didampangi Anggota DPRD SU Indra Alamsyah, S.H. di ruang Banggar DPRD SU membahas prosedur dan mekanisme pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara. Dalam rapat konsultasi tersebut, Banggar DPRD DKI Jakarta menanyakan apakah eksekutif dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ada ruang diskusi dengan DPRD SU, dan bagaimana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara dalam kaitan dengan APBD.
Ketua DPRD SU dalam sambutannya menyampaikan arah strategi kebijakan pembangunan Sumatera Utara mengacu pada RPJMD yang diimplementasikan dalam RKPD pada tahun anggaran berjalan dan direalisasikan dalam APBD. Dalam proses pembahasan anggaran, DPRD SU dilibatkan dalam proses legislasi yang di mulai dari musyawarah rencana pembangunan (musrembang) antara DPRD SU dengan Pemprovsu dalam membahas program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam pembahasan anggaran, DPRD SU mengundang secara resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan super visi terutama dalam hal ada perbedaan pendapat antara DPRD SU dengan Pimpinan Perangkat Daerah Provsu. Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyampaikan, hal yang dilakukan DPRD SU dalam proses pembahasan anggaran sama dengan yang dilakukan DPRD Nusa Tenggara Barat yang melibatkan KPK. RKPD DKI Jakarta dapat dipengaruhi oleh reses DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya, Banggar DPRD DKI Jakarta menanyakan, dalam hal sinergisitas, apakah khusus dana hibah APBD dilakukan harmonisasi dalam proses pembahasan anggaran? DKI Jakarta memiliki dana hibah 1,7 triliun rupiah, tetapi dalam penetapan dana hibah tersebut  DPRD DKI Jakarta tidak dilibatkan, berbeda halnya dengan Provinsi Bali, dalam sebelum penetapan dana hibah melibatkan DPRD.

Ketua DPRD SU menyampaikan, untuk pembahasan anggaran dilakukan secara menyeluruh, tidak dilakukan secara parsial. Anggaran DPRD SU berbasis alat kelengkapan DPRD SU termasuk komisi sehingga dibahas oleh komisi dengan perangkat daerah terkait yang kemudian dilaporkan kepada Pimpianan DPRD SU yang selanjutnya apabila diperlukan dapat dibahas kembali oleh Banggar sebelum dibahas dan disahkan dalam rapat Paripurna DPRD SU yang didasarkan pada KUA PPAS.
Selanjutnya, Ketua DPRD SU H. Wagirin Arman, S.Sos. menyampaikan terkait pokok pikiran, Pimpinan DPRD SU melakukan komunikasi politik dengan Gubernur Sumatera Utara terutama dalam menyusun format anggaran sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat yang dimplementasi dalam RKPD dan direalisasikan melalui APBD Provinsi Sumatera Utara.