DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Kunjungan Kerja Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta ke DPRD Provinsi Sumatera Utara

Posted March 8, 2018
Written by user
Category Umum
Kunjungan Kerja Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta ke DPRD Provinsi Sumatera Utara
 
Kamis, (8/3/18) Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, kunjungan diterima langsung Ketua DPRD SU H. Wagirin Arman, S.Sos, pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta Merry Hotma, SH, didampingi oleh para Anggota Bapemperda Dwi Ratna, SE, MM, H. Hamidi. AR, H. M. Asraf Ali Bac, SH, H. Muallif, ZA, Raja Natal Sitinjak SH, H. Rois H. S., SH, Drs. H. A. Nawawi, SH, H. Fajar Sidik, M Sereida Tambunan, Pantas Nainggolan, SH, MM, R. Akbar Lubis, H. Matnoor Tindoan, SH, diruang Rapat Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut Merry Hotma, SH Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta mengatakan Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta ingin melakukan Study Banding mengenai Materi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  serta bagaimana penerapannya di Provinsi Sumatera Utara.
M. Asraf Ali Bac, SH menanyakan tentang point RPJMD yang tidak terlepas dari Program Nawacita, serta bagaimana spesifik Program Nawacita dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
Pantas Nainggolan, SH, MM juga menyanyakan bagaimaina mekanisme revisi RPJMD di Sumatera Utara.
Ruddin Akbar Lubis, SH, MH, DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, sedangkan fungsi Pengawasan pada DPRD belum begitu jelas jadi sebaiknya fungsi pengawasan tersebut  dihapuskan saja, bagaimana menurut Pimpinan dan Anggota  DPRD Provinsi Sumatera Utara.
 
 
Menjawab Pertanyaan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. Wagirin Arman S.Sos mengatakan tugas DPRD SU menyesuaikan RPJMD agar terjadi keselarasan dengan Program Nawacita.
Program Nawacita dan RPJMD sejalan dengan pembangunan di Sumatera Utara, namun masih mempunyai problem, seperti jalan-jalan protokol Sumatera Utara rusak, akibat dampak dari pembangunan Infrastruktur Program Nawacita.
Terkait Revisi RPJMD, pengajuan RPJMD yang akan direvisi bila tidak sesuai dengan kondisi lapangan akan disampaikan kepada Gubernur untuk dibahas dengan eksekutif.


Mengenai ketiga fungsi DPRD tersebut, bahwa DPRD mempunyai 3 (tiga) tugas pokok termasuk pengawasan, jadi untuk fungsi pengawasan DPRD terkait dengan apa tujuan-tujuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, hal ini dapat diatur dengan jelas dalam UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 100, pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan pada, Pelaksanaan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Provinsi dan Pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, DPRD Provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dan DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan kepada BPK.
Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kepada segenap Pimpinan / Anggota DPRD DKI Jakarta kedepan sebaiknya Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Pemerintahan bahwa untuk Pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota dipilih melalui Lembaga Legislatif di Daerah.