SELAMAT DAN SUKSES
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
MTQ NASIONAL KE XXVII 04 - 13 OKTOBER 2018
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

RAPAT KOMISI GABUNGAN A & D DENGAN WALIKOTA MEDAN, DIRLANTAS POLDA SUMUT, BADAN PENANAMAN MODAL

Posted March 14, 2018
Written by user
Category Umum
RAPAT KOMISI GABUNGAN A & D DENGAN WALIKOTA MEDAN, DIRLANTAS POLDA SUMUT, BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADA SATU PINTU PROVSU,
DISHUB PROVSU, DISKOMINFO PROVSU, KASATLANTAS POLRESTABES MEDAN,
DISHUB KOTA MEDAN, PERWAKILAN ASOSIASI TRANSPORT ONLINE DAN
PAGUYUBAN TRANSPORTASI ONLINE


Selasa, 13 Maret 2018 DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan antara Komisi A dan Komis D bersama Walikota Medan, Dirlantas Polda Sumut, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpada Satu Pintu Provsu, Dishub Provsu, Diskominfo Provsu, Kasatlantas Polrestabes Medan, Dishub Kota Medan, Perwakilan Asosiasi Transport Online Dan Paguyuban Transportasi Online di Aula Gedung Baru DPRD Provinsi Sumatera Utara.

 
Dalam hal ini rapat yang di pimpin oleh Ketua Komis A DPRD Provinsi Sumatera Utara (H.M. Nezar Djoeli, ST) didampingi Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara (H. Fahrizal Efendi Nst, SH) beserta anggota Komisi A dan D yang hadir di dalam rapat.
Rapat tersebut membahas permasalahan terkait dengan penolakan peraturan Menhub 108 Tahun 2017, permasalahan Operasi Razia Taxi Online, permasalahan Quota yang diberikan Dishub sebesar 3.500, permasalahan taxi online meminta aturan khusus yang mengatur keberadaan taxi onlie berbasis aplikasi tersebut dan menolak disamakan dengan transportasi konvensional serta permasalahan perusahaan yang bekerja sama dengan aplikasi dan membuat pengemudi dari perusahaan tersebut diprioritaskan dan menimbulkan kesenjangan.

 
Dalam rapat tersebut Pimpinan rapat meminta kepada Kementrian Perhubungan untuk membuat regulasi yang baru dan dapat mengakomodir kepentingan driver online serta perlindungan penumpang dan keseimbangan antara driver dan aplikator yang menguntungkan serta meminta Kemenhub mengawasi transportasi online tersebut karena selama ini yang terjadi penyedia aplikasi tidak terbuka tentang jumlah armada online dan tetap menerima driver baru meski sudah ada kuota yang ditetapkan.

 
Komisi A meminta kepada Diskominfo harus mendorong aplikator untuk menyerahkan data angota yang terdata di masing aplikator kepada Dishub Provsu serta meminta kepada Dishub menghentikan razia taxi online sampai regulasi peraturan baru terhadap transportasi online dikeluarkan pihak kementrian