DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUKRASA JARINGAN MASYARAKAT MANDIRI (JMM)

Posted March 8, 2018
Written by user
UNJUKRASA JARINGAN MASYARAKAT MANDIRI (JMM)

Unjukrasa Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) dengan jumlah  massa 15 (Lima Belas) orang  melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada Kamis, 08 Maret 2018.  Delegasi diterima oleh Kepala Bagian Informasi dan Protokol Benny Miraldy.

Delegasi Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) 14 (Empat Belas) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut
  1. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar mencopot Jabatan Amran Utheh yang sekarang menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Mohammad Zein sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Anthony Siahaan sebagai Kasatpol PP dan Hidayati sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena Ke Empat Kepala Dinas tersebut dinilai kurang kredibilitas dan Trek Record Kepemimpinannya yang sangat buruk
  2. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar dapat secara tegas menyikapi permasalahan Korupsi yang ada di Lingkungan Pemerintahan Sumatera Utara terkhususnya Melihat Trek Record oknum oknum yang telah di paparkan di atas
  3. Meminta Kejatisu Agar segera menetapkan Amran Utheh sebagai Tersangka dugaan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur desa di badan pemberdayaan masyarakat (BAPENAS) Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 40,8 Miliyar.
  4. Meminta dan mendesak DPRD Sumatera Utara agar berani mendorong Gubernur Sumatera Utara berani mengambil sikap yang tegas dan membantu pengusutan kasus dugaan korupsi yang merugikan Negara Rp. 40,8 Miliyar
  5. Meminta kepada Aparat Hukum agar menangkap Mohammad Zein yang saat ini berkeliaran padahal kasusnya diduga banyak merugikan Negara.
  6. Meminta Kejatisu agar memanggil dan memeriksa Anthony Siahaan atas dugaan korupsi yang melilitnya
  7. Meminta kepada aparat penegak hukum mengusut dugaan percobaan penipuan dan penggelapan jual beli proyek di Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang dilakukan Dr. Ir. Hj. Hidayati, M.Si yang rekaman pembicaraannya tengah beredar saat ini
  8. Meminta kepada penegak hukum di Sumatera Utara agar memeriksa Dr. Ir. Hj. Hidayati, M.Si terkait dugaan jual beli proyek yang dilakukan oleh yang bersangkutan serta dugaan korupsi yang diduga melibatkan Hidayati semasa menjabat Kepala Upt Lab. BLH Sumatera Utara.
  9. Dr. Ir. Hj. Hidayati, M.Si di duga mampu “memperjual belikan” proyek di Dinas Pendidikan Sumatera Utara konon lagi di Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara yang notabene nya Instansi yang ia pimpin masa itu yang sekarang memimpin Dinas Pariwisata Sumut, maka kami meminta kepada BPKP Sumatera Utara agar melakukan Audit ulang terhadap hasil pekerjaan dan laporan keuangan dari Dinas Lingkungan Hidup Sumut, karna kami menduga banyak kejanggalan
  10. Ketika Gubernur Sumatera Utara memberikan Jabatan baru kepada Dr. Ir. Hj. Hidayati, M.Si maka akan membenarkan asumsi kami bahwa hidayati sengaja ditempatkan menjadi pejabat untukmenjadi “Mesin Pencetak Uang” untuk kepentingan Pimpinan Sumatera Utara
  11. Meminta kepada DPRD Sumatera Utara agar memanggil Dr. Ir. Hj. Hidayati, M.Si karena diduga menyampaikan bahwa FEE dari proyek yang diduga diperjual belikan oleh hidayati mengalir kepada DPRD Sumatera Utara.
  12. Kami menduga kuat Dr. Ir. Hidayati, M.Si mendapat dukungan dari Wakil Gubernur Sumatera Utara dikarenakan Wagubsu mengeluarkan kata kata yang tidak pantas ketika para jurnalis mencoba melakukan konfirmasi terkait perilaku hidayati
  13. Melalui statmen ini, kami juga meminta agar penegak hukum agar menelusuri sumber dana perjalanan Ketua Tim Percepatan Geopark Kaldera Toba ke China dan Singapura yang dipimpin oleh Ketua Tim ( Wagubsu), karena kami khawatir ada “pengusaha hitam” yang terlibat dalam perjalanan tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dikemas secara rapi
  14. Kiranya pemberitahuan ini menjadi renungan bagi kita bersama, agar Sumatera Utara bersih dari praktek praktek korupsi
 

Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Kepala Bagian Informasi dan Protokol Benny Miraldy  menyampaikan pendapat sebagai berikut:
  • Mengapresiasikan kedatangan dari Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) dan akan menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD-SU.
  • Aspirasi akan diteruskan kepada Komisi A untuk di tindak lanjuti