SELAMAT DAN SUKSES
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
MTQ NASIONAL KE XXVII 04 - 13 OKTOBER 2018
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA Aliansi Kesatuan Niaga Celluler Indonesia

Posted April 2, 2018
Written by user
UNJUK RASA Aliansi Kesatuan Niaga Celluler Indonesia

Unjukrasa Aliansi Kesatuan Niaga Celluler Indonesia dengan jumlah  massa 300 (Tiga Ratus) orang  melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada 02 April 2018.  Sebagai perwakilan diterima berdialog/ duduk bersama di Ruang Komisi B sebanyak 11 (sebelas) orang oleh Bapak Sampang Malem (Komisi B), Yantoni Purba (Komisi D) dan Robby Agusman Harahap, SH ( Sekretaris Komisi B ).

Delegasi Aliansi Kesatuan Niaga Celluler Indonesia 5 (Lima) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut
  1. Bahwa, Para pedagang dan outlet seluler di Indonesia (KNCI) mendukung program penerbitan penggunaan kartu perdana melalui regulasi Permen Kominfo No 12 Tahun 2016 yang telah diubah dengan permen Kominfo No 14 Tahun 2017 dan terakhir diubah dengan PM Kominfo No 21 Tahun 2017, yang bertujuan untuk ketertiban, validasi data, dan pertanggungjawaban pengguna kartu perdana prabayar oleh masyarakat.
  2. Bahwa, KNCI siap berpartisifasi mensukseskan program ini melalui seluler outlet seluler di Indonesia dengan sosialisasi dan edukasi, termasuk membantu masyarakat dalam melakukan registrasi kartu perdana prabayar sesuai data yang valid.
  3. Bahwa, KNCI menolak dengan tegas dan meminta pemerintah untuk menghapus aturan yang mengatur registrasi mendirikanya 1 NIK 3 simcard, karena berdampak besar (negative) pada perdagangan produk seluler oleh masyarakat Indonesia.
  4. Sebagai jalan tengah (tetap dalam konteks dan tidak mengubah sikap KNCI yang menolak aturan 1 NIK untuk 3 simcard), KNCI memberikan solusi dan mendesak agar pemerintah melalui Kementrian mengizinkan:
  • Setiap pedagang (Outlet seluler) di Indonesia memiliki kewenangan untuk  melakukan registrasi kartu perdana yang ke-4, ke-5, dan seterusnya milik pelanggan.
  • Sistem registrasi kartu perdana prabayar secara mandiri, harus dilengkapi juga dengan fitur unregistrasi. hal ini bertujuan sebagai bentuk pemahaman hak pelanggan terhadap barang (kartu perdana) yang telah dibelinya serta sebagai salah satu fitur pengamanan data masyarakat.
       5. Setiap regulasi haruslah memiliki semangat, prinsip dan bertujuan untuk kemasalah atau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. apabila sebuah regulasi                 justru menimbulkan ekses yang negatif terhadap tujuan, maka sepatutnya perlu kembali dikaji regulasi tersebut.
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Bapak Sampang Malem (Komisi B), Yantoni Purba (Komisi D) dan Robby Agusman Harahap, SH ( Sekretaris Komisi B )  menyampaikan pendapat sebagai berikut:
  • Mengapresiasi kedatangan dari Aliansi Kesatuan Niaga Celluler Indonesia dan akan menyampaikan aspirasinya kepada Pimpinan DPRD-SU untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
  • DPRD Provinsi Sumatera Utara akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memangil Frovider Telkomsel, Dinas Kominpo Sumatera Utara.
  • Diminta kepada komisi B supaya segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dimaksud melalui Rapat Banmus DPRD-SU.
  • Setiap regulasi haruslah memiliki semangat, prinsip dan bertujuan untuk kemasalah atau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. apabila sebuah regulasi justru menimbulkan ekses yang negatif terhadap tujuan, maka sepatutnya perlu kembali dikaji regulasi tersebut