DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Kunjungan Panitia Khusus (PANSUS) Tata Tertib Pemilihan Wakil Walikota DPRD Kota Samarinda ke DPRD

Posted May 22, 2018
Written by user
Category Umum
Kunjungan Panitia Khusus (PANSUS)  Tata Tertib Pemilihan Wakil Walikota DPRD Kota Samarinda ke DPRD Provinsi Sumatera Utara
 
Selasa, (22 Mei 2018). Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib Pemilihan Wakil Walikota DPRD Kota Samarinda melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara. kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus H. Adhigustiawarman dan diterima oleh Kabag Informasi dan Protokol Benny Miraldy, SE, MSP didampingi Kasubbag Prototokol dan Hubungan Antar Lembaga Evelyn Sitanggang dan Tim Ahli DPRD Sumatera Utara Irwansyah,SH, MH.
Dalam pertemuan tersebut Ketua Pansus Tata Tertib Pemilihan Wakil Walikota DPRD Kota Samarinda mengatakan bahwa DPRD Kota Samarinda ingin melakukan Study Banding / Studi Komparasi Pansus Pembahasan tentang pembuatan Tata Tertib Pemilihan Wakil Walikota Samarinda. Saat ini Walikota dan Wakil Walikota sedang dalam masa cuti untuk ikut dalam Pemilihan Gubernur, sedangkan dalam perjalanannya Wakil Walikota Samarinda meninggal dunia, oleh sebab itu terjadi kekosongan di kursi Wakil Walikota Samarinda sehingga DPRD Kota Samarinda melakukan Panitia Khusus Pemilihan Wakil Walikota kota Samarinda. Dimana sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 bahwa DPRD memiliki kewenangan / hak untuk melakukan pemilihan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu kami ingin mengadopsi dari beberapa daerah di Indonesia yang pernah menyikapi keadaan seperti di Kota Samarinda. Selanjutnya kami juga ingin mengetahui bagaimana mekanisme kerja Panitia khusus di DPRD Provinsi Sumatera Utara saat kekosongan Pemilihan Wakil Gubernur.
Tim Ahli DPRD Sumatera Utara Irwansyah, SH, MH mengatakan bahwa Tata Tertib Panitia Khusus (pansus) dalam pemilihan Wakil Kepala Daerah merupakan implementasi dari Tata Tertib DPRD dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah Pusat (sentralisasi). Dalam melaksanakan tugas  pansus harus memiliki tenaga ahli dibidang tata negara dan administrasi negara untuk bersama sama mendengarkan pendapat hukum dari tim ahli pansus. Terkait dengan nama calon Wakil Kepala Daerah yang terpilih, dipilih berdasarkan hak partai pengusung dimana terdapat 2 (dua) nama calon Wakil Gubernur yang pada saat itu untuk itu dalam pemilihan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang berasal dari Partai PKS dan Partai Hanura dan apabila terdapat lebih dari 2 (dua) nama calon maka harus berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD untuk selanjutnya meminta keputusan dari Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu Kabag Informasi dan Protokol Benny Miraldy SE, MSP mengatakan bahwa Pansus sebelum melaksanakan pemilihan Wakil Gubernur maka masing-masing calon Wakil Gubernur harus menyampaikan visi dan misinya untuk mempertimbangkan kecocokan dengan visi dan misi dari Gubernur. Pemilihan Wakil Gubernur Sumatera Utara dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan melaksanakan Rapat Paripurna dengan Panitia Khusus pemilihan Wakil Gubernur yang beranggotakan 9 (Sembilan) orang. Dimana pada rapat Paripurna tersebut dilaksanakan vooting dengan melakukan pencoblosan untuk mendapat suara terbanyak sebagai Wakil Gubernur terpilih dan calon Wakil Gubernur dari Partai Hanura yang mendapat suara terbanyak.
Dalam pertemuan tersebut turut serta Wakil Ketua Pansus Ahmad Vananda dan Anggota Sugiyono, SE, Andi Sahuruddin, SH, MH, Triyana, Drs. Elia Libut, MBA, Guntur, SE, Suparno, A.Md, Mursyid A. S. Hut, H. Mirza Ananta, H. Muhammad Rudi, H. Joha Fajal, SE, MM, H. Kamaruddin, Drs. H. Saiful, Hj. Laila Fatihah dan H. Muhammad Syahri.