DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Kunjungan Anggota Banggar DPRD Kabupaten Toba Samosir ke DPRD Provinsi Sumatera Utara

Posted July 24, 2018
Written by user
Category Umum
Kunjungan Anggota Banggar DPRD Kabupaten Toba Samosir ke DPRD Provinsi Sumatera Utara
 
Selasa, 24/07/18, Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Tobasa berkunjung ke DPRD Provsu, kunjungan dipimpin langsung Ketua DPRD Kab. Tobasa Ir. Boike Pasaribu didampingi Wakil Ketua DPRD Kab. Tobasa Asmadi Lubis beserta seluruh Anggota Banggar DPRD Kab. Tobasa dan diterima oleh Anggota DPRD Provsu, Ir. Irwan Amin didampingi Tenaga Ahli Banggar DPRD Provsu Sirajuddin Gayo diruang Rapat Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Kab. Tobasa Asmadi Lubis dalam sambutannya mengatakan, kedatangan DPRD Kab. Tobasa ingin melakukan Konsultasi dan Koordinasi tentang pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
Selanjutnya, Asmadi Lubis menanyakan mengenai Tupoksi  dan Mekanisme Banggar DPRD Provsu tentang pelaksanaan LHP APBD 2017 di Provinsi Sumatera.
Asmadi Lubis juga menanyakan bagaimana tanggapan Anggota DPRD Provsu mengenai Anggaran yang tidak melalui Banggar dan menjadi temuan oleh BPK.
Menanggapi hal tersebut, sebelumnya Anggota DPRD Provsu Ir. Irwan Amin mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas kedatangan DPRD Kab. Tobasa ke DPRD Provsu.
Terkait Tupoksi dan Mekanisme Banggar DPRD Provsu, dalam proses pembahasan anggaran, DPRD Provinsi Sumatera Utara dilibatkan dalam proses legislasi yang di mulai dari musyawarah rencana pembangunan (musrembang) antara DPRD SU Provinsi Sumatera Utara dengan Pemprovsu dalam membahas program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam pembahasan anggaran, DPRD Provinsi Sumatera Utara mengundang secara resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan supervisi terutama dalam hal ada perbedaan pendapat antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tenaga Ahli Banggar DPRD Provsu juga menambahkan, terkait dengan Anggaran yang tidak melalui Banggar dan menjadi temuan oleh BPK akan dibawa ke ranah hukum dan mengajukan Hak Interplasi.