DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Kunjungan Kerja Banggar dan Banmus DPRD Kab. Humbang Hasundutan ke DPRD Provinsi Sumatera Utara

Posted July 6, 2018
Written by user
Category Umum
Kunjungan Kerja Banggar dan Banmus DPRD Kab. Humbang Hasundutan
ke DPRD Provinsi Sumatera Utara

 
jum’at, (06/07/18) Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Humbang Hasundutan melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara. kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Humbang Hasundutan Manaek Hutasoit didampingi dengan Anggota Banggar dan Banmus DPRD Kab. Humbang Hasundutan dan diterima langsung oleh Anggota DPRD-SU H. Muschrid Nasution, SE dan Darmawansyah Sembiring SE yang didampingi Kabag Umum Ahmad Effendi Batubara, S.Sos, MSP diruang Banmus DPRD-SU.
dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kab. Humbang Hasundutan mengucapkan terimakasih kepada Anggota DPRD-SU dan Kabag Umum Sekretariat DPRD-SU dan Kabag Umum Sekretariat DPRD-SU yang sudah bersedia menerima kunjungan kerja Banggar dan Banmus DPRD Kab. Humbang Hasundutan.
Ketua DPRD Kab. Humbang Hasundutan mengatakan ingin berkonsultasi terkait dengan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja Banggar dan Banmus DPRD Kab. Humbang Hasundutan ke DPRD-SU.
 
 
Menjawab pertanyaan tersebut Anggota DPRD-SU H. Muchrid Nasution, SE mengatakan bahwa terkait dengan Tugas dan Fungsi Badan Musyawarah di DPRD-SU bahwa semua kegiatan, kunjungan kerja dan rapat-rapat di DPRD telah dijadwalkan dalam rapat Banmus untuk kegiatan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan komisi dan alat kelengkapan lainnya, jadwal Banmus dapat dirubah sewaktu-waktu apabila mendapat usulan lain dari komisi serta Alat Kelengkapan lainnya yang ditetapkan kembali dalam Rapat Banmus tentang perubahan jadwal kegiatan Dewan. Jadwal kegiatan Banmus dibuat minggu ke III bulan berikutnya.
Sedangkan terkait dengan Banggar bahwa pembahasan anggaran dilakukan secara menyeluruh, tidak dilakukan secara parsial. Anggaran DPRD-SU dibahas oleh komisi dengan perangkat daerah terkait yang kemudian dilaporkan kepada Pimpinan DPRD-SU yang selanjutnya apabila diperlukan dapat dibahas kembali oleh Banggar sebelum dibahas dan disahkan dalam rapat Paripurna DPRD-SU yang didasarkan pada KUA PPAS.