DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

RAPAT KOMISI E DENGAN BIRO SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN SETDAPROVSU, BADAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH

Posted July 11, 2018
Written by user
Category Umum
RAPAT KOMISI E DENGAN BIRO SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN SETDAPROVSU, BADAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH PROVSU, BUPATI TAPANULI TENGAH, BKM MASJID AGUNG BARUS KAB.TAPANULI TENGAH DAN BKM MASJID AL-MUSLIMIN PANDAN KAB. TAPANULI TENGAH

Rabu, 11 Juli 2018 Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Sosial Dan Kemasyarakatan Setdaprovsu, Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Provsu, Bupati Tapteng, BKM Masjid Agung Barus Kab.Tapteng Dan BKM Masjid Al-Muslimin Pandan Kab. Tapteng.
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara (Reki Nelson J, Barus) di dampingi anggota Komisi E DPRD Provsu  dan di hadiri oleh Bupati Tapanuli Tengah (Bakhtiar Ahmad Sibarani) serta perwakilan dari Biro Sosial Dan Kemasyarakatan Setdaprovsu, Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Provsu, BKM Masjid Agung Barus Kab.Tapteng Dan BKM Masjid Al-Muslimin Pandan Kab. Tapteng di ruangan rapat Komisi E DPRD Provsu.

 
Rapat tersebut mebahas permasalahan tentang pembangunan Masjid Ahung  Barus yang luasnya sebesar 2000M2 (2Ha) karena APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mencukupi maka pemerintah Tapanuli Tengah meminta bantuan ke Pemprovsu agar dimasukkan dalam rencana penyusunan APBD 2019 dan total dari pembangunan Masjid tersebut di usulkan ± Rp. 40 Miliar.

Dalam hal ini Biro Sosial Dan Kemasyarakatan Setdaprovsu berharap agar segera dibuat Proposal yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara dan segera dibuat Rencana Anggaran Biaya Obyek yang akan dibangun serta syarat-syarat yang diperlukan dalam pembangunan Masjid agar dapat dipenuhi.
Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara akan mendukung sepenuhnya dalam rencana pembangunan dan akan memperjuangkan agar rencana pembangunan dimaksud dapat masuk ke dalam P.APBD 2018 dan R. APBD 2019. Komisi E juga meminta kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara agar menyurati Gubernur Sumatera Utara agar semua Biaya yang dibutuhkan dapat masuk kedalam R.APBD 2019 dan P.APBD 2018.