SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM 1442 H
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE - 75
AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KUNJUNGAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN ASAHAN KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Posted October 9, 2018
Written by user
Category Umum
KUNJUNGAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN ASAHAN KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 
Selasa, 9/10/18, Badan Kehormatan DPRD (BKD) Kab. Asahan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Prov. Sumatera Utara, Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Asahan H. Benteng Panjaitan, SH, M.Si didampingi Wakil Ketua DPRD Kab. Asahan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab. Asahan, Wakil Ketua DPRD Kab. Asahan beserta Anggota Badan Kehormatan DPRD Kab. Asahan dan diterima oleh TIM Ahli Badan Kehormatan Dewan Provinsi Sumatera Utara Irwansyah, SH, MH diruang rapat Banmus DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pertemuan tersebut, H. Benteng Panjaitan, SH M.Si dalam sambutannya, mengatakan kedatangan DPRD Kab. Asahan ke DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Konsultasi tentang Tata Beracara dan Kode Etik DPRD untuk  peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Asahan.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab. Asahan, H. Baharuddin Harahap, SH, MM juga menanyakan terkait laporan dari ASN atau Masyarakat tentang Anggota DPRD yang terkena Kode Etik atau terjerat kasus hukum, bagaimana BKD menanggapi hal tersebut.
Irwansyah Siagian, SE.MM Anggota Badan Kehormatan DPRD Kab. Asahan juga menambahkan, seringnya ketidakhadiran pihak-pihak internal yang diundang dalam Rapat Dengar Pendapat membuat rapat tertunda, apakah DPRD bisa melakukan panggilan paksa dengan pihak terkait.
Menanggapi hal tersebut, TIM Ahli Badan Kehormatan DPRD Sumatera Utara, Irwansyah, SH, MH dalam sambutannya, mengatakan mengenai pengimplentasian Tata Tertib (Tatib) BKD DPRD, menurut PP No. 12 Tahun 2014, mengenai penafsiran tentang tatib, DPRD wajib melaksanakan undang-undang dan tatib DPRD, Anggota DPRD bisa diberi sanksi hingga Pergantian Antar Waktu (PAW) apabila tidak mematuhi hal tersebut.
Terkait dengan Disiplin dan Kepatuhan Anggota DPRD telah diatur dalam Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/K.2015 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Menurut PP No. 12 Tahun 2018 juga menjelaskan, Anggota DPRD yang tidak hadir di rapat paripurna selama 6 (enam) kali berturut-turut tanpa pemberitahuan yang sah bisa di PAW.
Untuk meminimalisir hal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Utara juga sepakat untuk tidak melakukan kunjungan atau hal lain selain rapat paripurna di hari senin-selasa.
 
Terkait laporan untuk Anggota DPRD, dalam PP No. 12 Tahun 2018, pelapor atau pengadu harus memenuhi syarat dengan mencantumkan identitas yang jelas dan sah, nama LSM atau identitas perorangan, hasil pengaduan diberikan kepada Ketua DPRD, apabila dalam 7 (tujuh) hari tidak ditindak lanjuti, Badan Kehormatan DPRD bisa menindaklanjuti hal tersebut.
Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik atau Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan Dewan dengan Keputusan, berdasarkan hasil Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi, Sanksi yang didapatkan yaitu Pertama Teguran Lisan, kemudian Teguran Tertulis, Pemberhentian sebagai Pimpinan dan Anggota pada Alat Kelengkapan dan terakhir Pemberhentian Sebagai Anggota DPRD.