SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM 1442 H
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE - 75
AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

RAPAT KOMISI E DENGAN DISNAKER PROVSU, DISNAKER KOTA MEDAN, BPJS KETENAGAKERJAAN WILAYAH I SUMAGUT,

Posted October 17, 2018
Written by user
Category Umum
RAPAT KOMISI E DENGAN DISNAKER PROVSU, DISNAKER KOTA MEDAN, BPJS KETENAGAKERJAAN WILAYAH I SUMAGUT, BPJS KESEHATAN KEDEPUTIAN WILAYAH SUMUT-ACEH, KEPALA OTORITAS UTAMA PELABUHAN BELAWAN, PIMPINAN PELINDO I BELAWAN CABANG TPKDB, PIMPINAN PELINDO BELAWAN CABANG BICT, PRIMER, KOPERASI TKBM PELABUHAN BELAWAN UPAYA KARYA, DINAS KOPERASI DAN UKM PROVSU, DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MEDAN DAN PERAKILAN BURUH TKBM (TENAGA KERJA BONGKAR MUAT) PELABUHAN BELAWAN
 
Komisi E DPRD Porvinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Disnaker Provsu, Disnaker Kota Medan, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah I Sumagut, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumut-Aceh, Kepala Otoritas Utama Pelabuhan Belawan, Pimpinan Pelindo I Belawan Cabang TPKDB, Pimpinan Pelindo Belawan Cabang BICT, Primer, Koperasi TKBM Pelabuhan Belawan Upaya Karya, Dinas Koperasi Dan UKM Provsu, Dinas Koperasi Dan UKM Kota Medan Dan Perakilan Buruh TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Pelabuhan Belawan di Aula Gedung Lt. I DPRD Provinsi Sumatera Utara.


Rapat yang di pimpin oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara (H. M. Dahril Siregar, SE) di dampingi oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara (Darmawansyah Sembiring, SE) dan Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara (Reki Nelson J. Barus) serta anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan membahas permasalahan bahwa tidak terpenuhinya hak-hak karyawan, Pemotongan Gaji untuk Jamsostek yang tidak jelas dan perubahan Jamsostek dari yang lama kedalam bentuk baru tidak jelas.


Dalam hal ini tuntutan upah karyawan TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) berupa pesangon tidak ada dan Payung Hukumnya belum ada.

Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara akan tetap memperjuangkan nasib-nasib pekerja yang sudah tua dan yang sudah diberhentikan secara sepihak.