SELAMAT NATAL 2018 DAN TAHUN BARU 2019
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KUNJUNGAN KERJA DPRD KABUPATEN NIAS BARAT KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Posted December 13, 2018
Written by user
Category Umum
KUNJUNGAN DPRD KABUPATEN NIAS BARAT KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 
Kamis, 13/12/18, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat, Ir. Nitema Gulo, MSi didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat, Khawozano Haleak, ST beserta Pimpinan dan Anggota Banmus dan Banggar DPRD Kabupaten Nias Barat dan diterima oleh Staf Ahli Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara, Sirajudin Gayo didampingi Kasubbag Pelayanan Masyarakat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Rospita Pandiangan, SE diruang rapat Banmus DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Ir. Nitema Gulo, MSi dalam sambutannya mengatakan, kedatangan DPRD Kabupaten Nias Barat dalam rangka peran dan fungsi Badan Musyawarah dalam meningkatkan kerja DPRD Kabupaten Nias Barat serta Sikronisasi perncanaan penganggaran APBD Kabupaten dengan APBD Provinsi.
Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat juga mengatakan, seringnya terjadi perubahan APBD yang sudah ditetapkan menghambat Renja (rencana kerja) DPRD, bagaimana mengatasi hal tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara mengatakan, dalam Permendagri No.13/2006 tidak dikenal istilah ini dalam pembahasan KUA, PPAS, dan RAPBD. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD 5 bulan sebelum penetapan APBD, yang paling lambat 31 Desember, berarti haruslah pada akhir Juli. Pada waktu tersebut, DPRD juga sedang melaksanakan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan oleh kepala daerah dan KUA/PPAS perubahan APBD tahun berjalan.
Ketika substansi “pokok-pokok pikiran DPRD” berbeda dengan isi KUA dan PPAS, yang nota bene bersumber dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RKPD, maka ada peluang bagi anggota dewan untuk memasukkan usulan program/kegiatan yang tidak bersumber dari Musrenbang. Musrenbang pada prinsipnya merupakan mekanisme untuk mengkonfirmasi rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD (sesuai dengan Tupoksinya) dengan yang diusulkan masyarakat (konstituen). Hasil dari Musrenbang yang menurut Bappeda layak (sesuai dengan kewenangan dan fungsi pemerintahan) akan dicantumkan dalam RKPD dalam bentuk nama program dan kegiatan serta SKPD yang akan melaksanakan, dilengkapi dengan target kinerja yang ingin dicapai, jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakannya, dan sumber pendanaannya (kabupaten/kota, provinsi, atau pusat). Dengan demikian, persyaratan bahwa nama program/kegiatan yang terscantum dalam PPAS harus berasal dari RKPD dilanggar karena ternyata DPRD bisa mengusulkan di luar RKPD untuk masuk ke PPAS tersebut.
Konsultasi antara Banggar dan komisi-komisi, pada praktiknya Banggar sering ditempatkan hanya sebagai juru bicara DPRD dalam hal penganggaran daerah (pembahasan rancangan APBD, APBD-P, dan pertanggungjawaban APBD) karena secara substantif sudah ada kesepakatan pada setiap fraksi ketika membicarakan politik anggarannya DPRD.
Banggar tidak bekerja sendiri dalam membahas KUA, PPAS, dan RAPBD, tetapi juga dibantu oleh semua anggota dewan yang lain, yang tergabung dalam komisi di dewan. Pembahasan isu sektoral oleh DPRD dilaksanakan oleh komisi-komisi yang ada di DPRD, sehingga kelengkapan data/informasi sektoral mutlak diperlukan oleh setiap komisi. Statistik daerah, regional, dan nasional selayaknya terarsipkan dengan baik, begitu pula isu-itu terkini hendaknya dapat teramati dan dianalisis dengan baik pula. Faktanya, hampir seluruh komisi DPRD di Indonesia tidak memiliki data atau statistik yang memadai. Itulah sebabnya mengapa DPRD selalu kalah dalam pembahasan isu dan kebijakan, termasuk kebijakan anggaran, dengan kepala daerah dan jajarannya. Selain itu, meski pun sudah diamanatkan dalam UU No.27/2009 dan PP No.16/2010, keberadaan tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli belum dianggap penting oleh DPRD dan pemerintah daerah.
Banggar bukanlah tim penyusun anggaran DPRD, Banggar hanya memberikan saran belaka kepada pimpinan DPRD, yang mendiskusikan anggaran untuk anggota DPRD dengan Sekretaris DPRD, Penyusunan rencana kerja dilakukan oleh semua alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan difasilitasi oleh Sekretaris DPRD.