SELAMAT NATAL 2018 DAN TAHUN BARU 2019
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA KELUARGA BESAR KOMUNITAS MAHASISWA PAPUA Se -SUMATERA (Kompas)

Posted January 3, 2019
Written by user
UNJUK RASA KELUARGA BESAR KOMUNITAS MAHASISWA PAPUA
Se -SUMATERA (Kompas)



Unjukrasa Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (Kompas) dengan jumlah  massa 80 (Delapan Puluh) orang  melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada Jumat, 3 Januari 2019 pukul 12.00 Wib. Para peserta aksi diterima berdialog di depan Gedung DPRD-SU oleh Bapak Drs. Aripay Tambunan, MM (Wakil Ketua Komisi B DPRD-SU) dan H. Syahmidun Saragih, S.Sos (Anggota Komisi D DPRD-SU)
 
Delegasi Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (Kompas) Menuntut 4 (Empat) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut :
  1. Pemerintah pusat tarik kembali Aparat keamanan gabungan TNI\POLRI yang masih bertahan sampai sekarang di Nduga Papua
  2. Pemerintah Pusat harus bertanggung jawab atas kontak penyerangan antara TNI/POLRI dan TPN-PB yang mengorbankan warga sipil, hingga mengunsidi belantara hutan Papua
  3. Trauma dengan TNI/POLRI yang pemerintah pusat tugaskan sebagai Tim keamanan, perlindungan dan pengayoman.
  4. Pemerintah Pusat harus bertanggung jawab untuk kembalikan warga sipil (warga Nduga) untuk kembali kerumah masing-masing. Biarkan masyarakat sipil memulai pekerjaan yang baru, ditahun yang baru.
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Bapak Drs. Aripay Tambunan, MM (Wakil Ketua Komisi B DPRD-SU) dan H. Syahmidun Saragih, S.Sos (Anggota Komisi D DPRD-SU)  menyampaikan pendapat sebagai berikut:
  • Mengapresiasi kedatangan dari Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (Kompass)  di depan Gedung DPRD-SU dan Berdialog dengan Penerima Aspirasi.
  • Statemen dari Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (Kompass)  akan diteruskan ke Pemerintah Pusat Kementerian Hukum dan HAM dan DPR-RI Melalui Pimpinan DPRD-SU