SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1440 H/ 2019 M
SELAMAT HARI JADI SUMATERA UTARA KE - 71
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA KOALISI MAHASISWA PEMUDA ISLAM PEJUANG ANTI KORUPSI (KOMPIPAK)

Posted January 11, 2019
Written by user
UNJUK RASA KOALISI MAHASISWA PEMUDA ISLAM PEJUANG ANTI KORUPSI (KOMPIPAK)

 
Unjukrasa Koalisi Mahasiswa Pemuda Islam Pejuang Anti Korupsi (KOMPIPAK) Gerakan Muda Pejuang Pembaharuan (GMP2SU) Gerakan Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (GEMPAK) Ikatan Mahasiswa Asahan (IKMA) Aliasnsi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) dan Gerakan Mahasiswa Pemuda Islam Nusantara (GEMPIN) dengan jumlah  massa 50 (Delapan Puluh) orang  melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada Jumat, 11 Januari 2019 pukul 12.00 Wib. Para peserta aksi diterima berdialog di depan Gedung DPRD-SU oleh Ibu Rospita Pandiangan, SE  Kasubbag Pelayanan Masyarakat Sekretariat DPRD-SU
 
Delegasi Koalisi Mahasiswa Pemuda Islam Pejuang Anti Korupsi (KOMPIPAK) Menuntut 9 (Sembilan) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut :
  1. Kami meminta Kadis Pekerjaan Umum untuk memberikan seluruh bukti kegiatan pelaksanaan/RAB APBD/PAPBD Tahun 2017/2018 sesuai UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan tidak adanya Keterbukaan dari Dinas Pekerjaan Umum Asahan dan kami menduga adanya indikasi korupsi.
  2. Kami menduga adanya pungutan uang kewajiban yang harus dibayar rekan/kontraktor yang wajib dibayar ke Dinas Pekerjaan Umum setelah mendapatkan kontrak pekerjaan.
  3. Kami menduga adanya Mark Up anggaran pekerjaan jalan di Desa Serang Helang Kec. Sei Kepayang Timur Kab. Asahan Tahun 2018.
  4. Adanya pekerjaan pengaspalan jalan di Desa Serang Helang Kec. Sei Kepayang Timur Kab. Asahan yang tidak sesuai dengan bestek pengerjaan dan tidak adanya papan tanda pengerjaan/plank proyek selagi pengerjaan berjalan.
  5. Kami meminta Kejatisu dan BPK Sumut agar segera memeriksa laporan kami atas tidak adanya pertanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum Asahan atas kegiatan Pelaksanaan Pengerjaan Pengaspalan Jalan di Desa Sarang Helang tersebut. Dan tidak adanya tanggapan jawab dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Asahan atas pertanyaan kami beberapa waktu lalu.
  6. Kami meminta Kejatisu Sumut agar mengusut Permasalahan anggaran belanja modal yang diduga ada unsure KKN di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Asahan pada Tahun 2015 yang dianggarkan sebesar Rp 128.922.266.603,74 dengan realisasi sebesar Rp 119.753.182.298,00 dan diketahui terdapat kekurangan Volume Fisik pekerjaan sebesar Rp 1.297.536.278,18
  7. Meminta kepada BPK Sumut agar segera mengaudit laporan atas dugaan KKN yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum/ Oknum yang bertanggung jawab atas terkait kegiatan penetapan barang/jasa Program yang terbagi di beberapa Kecamatan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa program jalan dan jembatan yang ditetapkan oleh PPBJ Dana DAK dan APBD di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Asahan pada Tahun 2014 serta permasalahan perbelanjaan modal di tahun 2015 dan banyaknya kekurangan Volume fisik di kegiatan beberapa pengerjaan Hotmix tersebut.
  8. Meminta DPRD Sumut, agar memeriksa terkait dugaan laporan kami dan memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Asahan agar memberikan seluruh bukti pekerjaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Asahan.
  9. Meminta kepada Aparat Penegak Hukum terkhusus Dinas Pekerjaan Umum Kab. Asahan dan memeriksa laporan dugaan KKN yang kami maksud, dan apabila terbukti melakukan KKN serta terbukti adanya kesalahan pekerjaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Asahan tangkap dan penjarakan.
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Ibu Rospita Pandiangan, SE  Kasubbag Pelayanan Masyarakat Sekretariat DPRD-SU  menyampaikan pendapat sebagai berikut:
  • Statement dari Koalisi Mahasiswa Pemuda Islam Pejuang Anti Korupsi (KOMPIPAK) diterima oleh Kasubbag Pelayanan Masyarakat Sekretariat DPRD-SU dan hanya berorasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara