SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1440 H/ 2019 M
SELAMAT HARI JADI SUMATERA UTARA KE - 71
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

AUDIENSI KOALISI PERCEPATAN PERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT SUMATERA UTARA KE DPRD

Posted February 26, 2019
Written by user
Category Umum
AUDIENSI KOALISI PERCEPATAN PERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT SUMATERA UTARA KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 
Selasa, (26/02/2019). Koalisi Percepatan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara ke DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan dipimpin langsung oleh Juniaty Aritonang (BAKUMSU) dan diterima langsung oleh Anggota BPPD DPRD Sumatera Utara Brilian Mochtar, SE, MM.
 
Dalam pertemuan tersebut Juniaty Aritonang (BAKUMSU),  mengatakan bahwa Kedatangan ini sehubungan dengan pentingnya ada Perda Pengakuan dan  Perlindungan masyarakat adat di Sumatera Utara di tingkat Provinsi, Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat sejauh ini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun sejak 2017. Kini, Ranperda ini kembali masuk dalam Propemperda 2019 dan menunggu putusan BPPD agar ada Pansus untuk Ranperda masyarakat adat di Sumatera Utara. Masyarakat adat di Sumatera Utara  bersama koalisi pendukungnya (PB AMAN, AMAN Sumut, AMAN Tano Batak, BPRPI, KSSPM, HARI, BAKUMSU, WALHI Sumut, Perempuan AMAN Sumut) sampai saat ini masih memberi perhatian penuh terhadap agenda tersebut. Kami mengharapkan agar Koalisi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara ikut terlibat aktif dan melakukan sharing dalam proses pembahasan Perda tersebut.

Meiliana Yumi (Perempuan AMAN SUMUT) mengatakan terkait dengan perlindungan hak perempuan adat yang belum terangkum dalam Ranperda masyarakat adat agar dimasukkan ke dalam Ranperda tersebut, sehingga tidak terjadinya diskriminasi dan kriminalisasi terhadap perempuan adat yang selalu melindungi dan mempertahankan wilayah adatnya.
Sementara itu Brilian Mochtar, SE, MM (Anggota BPPD DPRD Provinsi Sumatera Utara) mengatakan selanjutnya terkait dengan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat agar tidak hanya membahas mengenai tanah adat saja tetapi juga dengan kesenian, bahasa, dan lain-lain antar satu suku dengan suku yang lainnya agar terjadi pengayaan keanekaragaman adat, terkait dengan hal tersebut maka sebaiknya dilakukan seminar publik. DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan waktu selama sebulan kepada Koalisi Percepatan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara untuk dapat memberikan masukan dan sharing untuk proses pembentukan Perda ini.

Kami dari DPRD Provinsi Sumatera Utara juga mengharapkan agar putusan Perda ini tidak menambah konflik di bidang Pertanahan. Putusan atas Perda ini diharapkaan tidak adanya protes dengan menjunjung tinggi kebudayaan tanpa melanggar atau bertentangan hukum dan aturan yang  berlaku, ujar Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ikrimah Hamidy, ST,  M.Si (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara) Pembahasan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dibahas di Komisi A dan melalui proses yang sangat panjang untuk memutuskan membuat payung hukum yang resmi dan  tidak merugikan masyarakat adat diatas payung hukum positif. Ranperda ini mengatur hal – hal yang belum diatur pada hukum positif sehingga tidak membuat benturan dan memihak untuk kepentingan perorangan.

Muchrid Nasution, SE (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara) DPRD Provinsi Sumatera Utara berharap Ranperda ini dapat merangkum permasalahan masyarakat adat dan menjadi suatu kesatuan agar tidak terjadi persepsi yang salah. DPRD Provinsi Sumatera Utara mengharapkan agar Koalisi  Percepatan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara untuk bersama – sama menyamakan persepsi dan sinkronisasi serta menata dan mengkaji ulang Ranperda tersebut.
Drs. Aripay Tambunan, MM (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara), mengatakan kami berharap Perda ini dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat adat di Sumatera Utara.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Arifin Saleh     (Direktur  PB AMAN), Rocky Pasaribu (KSSPPM), Tommy Indyan (PB AMAN), Fachrizal S (HARI), Sana’un Angkat T.P (BP AMAN), Susanto (BPRPI), Ansyurdin (BPRPI), Fhiliya Himasari (WALHI SUMUT), Afai Hifah Harahap (PB AMAN SUMUT), Meiliana Yumi (Perempuan AMAN SUMUT), Manambus Pasaribu (BAKUMSU), Ruth Pinto (HARI), Halim S (BAKUMSU), dan Wina Khairani        (HARI)