DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KUNJUNGAN KOMISI IV DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAN BPPD DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR KE DPRD-SU

Posted March 6, 2019
Written by user
Category Umum
KUNJUNGAN KOMISI IV DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAN BPPD DPRD KOTA
PEMATANGSIANTAR KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 
Rabu, 06/03/19, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan BPPD (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kota Pematangsiantar berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Kunjungan tersebut diterima oleh Tenaga Ahli BPPD DPRD Provinsi Sumatera Utara Siti Nurahmi Nasution, SH didampingi Staf Ahli Komisi D Pernando Sitohang, Plh, Kabag Informasi dan Protokol Evelyn Sitanggang, SE, MSP diruang rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Utara.


Plh, Kabag Informasi dan Protokol Evelyn Sitanggang, SE, MSP mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas kedatangan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan BPPD Kota Pematangsiantar.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nono Pratia Pratama mengatakan kedatangan Komisi D DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi tentang Penegakan Hukum Transportasi Darat dan ODOL (Over Dimensi dan Over Load), Komisi IV melihat banyaknya mobil-mobil angkutan CPO yang melebihi kapasitas (Over Dimensi dan Over Load).

Ketua BPPD DPRD Kota Pematangsiantar Drs. Samuel Saragih juga menyampaikan maksud kedatangan DPRD Kota Pematangsiantar dalam rangka mendalami pelaksanakan tugas dan peranan Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Pematangsiantar dalam menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk tahun anggaran di lingkungan DPRD Kota Pematangsiantar.

Selanjutnya, terkait Penegakan Hukum Transportasi Darat dan ODOL (Over Dimensi dan Over Load), harapan dari seluruh daerah masing-masing mencari rezeki dibidang ODOL (Over Dimensi dan Over Load), membuat peraturan, sistem-sistem, struktur dan budaya hukum yang tepat dan mecari solusi terbaik.
Ada regulasi tepat dan terukur agar masyarakat mendapatkan solusi terbaik.
Terkait masalah ini, akan kami sampai kan ke Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli BPPD DPRD Provinsi Sumatera Utara Siti Nurahmi Nasution, SH mengatakan terkait penyusunan Propemperda/Ranperda dsb, BPPD berkoordinasi dengan Pimpinan untuk pelaksanaan rapat penyusunan Ranperda dengan Komisi sesuai Propemperda yang telah ditetapkan, BPPD bersama dengan Pimpinan Komisi dan Anggota Pengusul Ranperda melakukan rapat koordinasi untuk penetapan judul ranperda yang akan disusun terlebih dahulu berdasarkan urgensi masing-masing perda.
Pengusul ranperda menyusun pokok materi/permasalahan atas Ranperda sebagai bahan penyusunan Naskah akademik dan Draf Ranperda. Dalam menyusun pokok materi/permasalahan atas Ranperda Komisi, gabungan komisi, dan/atau BPPD dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat serta meminta masukan dari masyarakat/stakeholder terkait. Kunjungan Kerja ke daerah lain dan Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi. Untuk mendapat masukan dari masyarakat/stakeholder terkait dapat dilakukan dengan penyebarluasan rancangan melalui media cetak dan/atau elektronik dan Rapat dengar pendapat dengan masyarakat/Stakeholder atas materi muatan yang ingin diatur dalam Ranperda dan pengaruhnya bagi masyarakat/stakeholder sebagai bahan untuk menyempurnakan konsep. Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan rapat dengar pendapat dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam dokumen Pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.
BPPD mengadakan rapat kerja membahas jadwal penyusunan dan persiapan pembahasan Ranperda serta penunjukan Tenaga Ahli pelaksana kerjasama penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda. Pengusul Ranperda menyampaikan pokok materi/permasalahan atas Ranperda sebagai bahan penyusunan Naskah akademik dan Draf Ranperda kepada Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD menyampaikan pokok materi/permasalahan atas Ranperda kepada BPPD untuk dilakukan pengkajian. BPPD mengkoordinasikan proses penyusunan ranperda. BPPD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk prosedur pelaksanaan kerjasama dengan akademisi yang telah ditunjuk untuk menyusun Naskah Akademik dan ranperda. Sekretaris DPRD melakukan kerjasama dengan Akademisi pelaksana pekerjaan Penyusunan pelaksana pekerjaan mengirimkan Surat Undangan Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) atas Ranperda dan Naskah Akademik berdasarkan Undangan, Pimpinan menjadwalkan pelaksanaan FGD pelaksanaan FGD membahas Naskah akademik dan Ranperda, BPPD meminta petunjuk kepada Pimpinan DPRD terkait jadwal dan teknis pelaksanaan Publik Hearing atas ranperda pelaksanaan Publik Hearing atas Ranperda dengan mengundang Stakeholder dan Narasumber akademisi pengusul dan akademisi pelaksana pekerjaan Penyusunan melakukan penyempurnaan berdasarkan pengkajian dan penyelarasan atas Draf Ranperda dan Naskah akademik BPPD penyampaikan hasil pekerjaan penyusunan Ranperda dan Naskah Akademik kepada pimpinan.
Pimpinan memberikan arahan kepada BPPD tentang Penjadwalan Rapat Paripurna Intern dalam rangka penetapan Ranperda Inisiatif. Pelaksanaan rapat Paripurna Penetapan Ranperda Inisiatif DPRD dengan pembacaan Judul Ranperda yang akan dibahas bersama Pemerintah. Penetapan Ranperda Inisiatif DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD. Pimpinan DPRD menyampaikan Surat Kepada Gubernur dengan melampirkan draf Ranperda dan naskah Akademik berdasarkan hasil Paripurna untuk pelaksanaan pembahasan Ranperda bersama Pemerintah.
Pembahasan Pembentukan Perda terdiri dari :
  1. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD yang dilakukan evaluasi
  2. Pembahasan Ranperda Inisiatif Pemerintah yang dilakukan evaluasi
  3. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Insiatif Pemerintah yang dilakukan evaluasi
  4. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD yang dilakukan fasilitasi
  5. Pembahasan Ranperda Inisiatif Pemerintah yang dilakukan fasilitasi
  6. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Insiatif Pemerintah yang dilakukan fasilitasi
  7. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Insiatif Pemerintah yang dilakukan Evaluasi dan fasilitasi