DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

RDP KOMISI A DAN D DPRD PROVSU BERSAMA PERWAKILAN KETURUNAN SIBAYAK

Posted March 11, 2019
Written by user
Category Umum
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI A DAN D DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA BERSAMA BUPATI DELI SERDANG, DINAS KEHUTANAN PROVSU, BWS SUMATERA UTARA II, BALAI PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PROVSU, KANWIL BPN PROVSU, BPN KAB. DELI SERDANG, KAPOLSEK BIRU-BIRU, CAMAT BIRU-BIRU KAB. DELI SERDANG, KADES KUALA DEKAH, KADES SARI LABA JAHE, KADES RUMAH GERAT, KADES MARDINDING JULU, KADES PENEN DAN KETUA BPD DESA PEMANGKU RAJA URUNG (SDR. WAN CHAIDIR BARUS), AKADEMISI USU (SDRI. RATNA), MODERAMEN GBKP (PDTA. ROSMALINA) DAN PERWAKILAN KETURUNAN SIBAYAK

Senin (11/03/2019). Komisi A dan D DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama Bupati Deli Serdang, Dinas Kehutanan Provsu, BWS Sumatera Utara II, Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Provsu, Kanwil BPN Provsu, BPN Kab. Deli Serdang, Kapolsek Biru-Biru, Camat Biru-Biru Kab. Deli Serdang, Kades Kuala Dekah, Kades Sari Laba Jahe, Kades Rumah Great, Kades Mardinding Julu, Kades Penen dan Ketua BPD Desa Pemangku Raja Urung (Sdr. Wan Chaidir Barus), Akademisi USU (Sdri. Ratna), Moderamen GBKP (PDTA. Rosmalina) dan Perwakilan Keturunan Sibayak. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Muhri Fauzi Hafiz) dan didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Agenda Pembahasan terkait ganti rugi tanah pembangunan Bendungan Lau Simeme di Desa Kuala Dekah Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang dan terkait penjelasan status hutan produksi di Kec. STM Hilir, STM Hulu Sibolayan dan Biru-biru Kab. Deli Serdang.
 
Sebagai hasil dari Rapat Dengar Pendapat ini, Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara akan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk merevisi peta kawasan hutan di Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Lau Simeme, BWS Sumatera Utara II siap membiayai proses inventarisasi hutan produksi terbatas yang nantinya direvisi menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Selanjutnya Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara akan melakukan kunjungan kerja ke Staf Kepresidenan untuk membicarakan masalah ini agar dapat terselesaikan dengan segera. Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara juga akan melakukan Peninjauan Lapangan ke Lau Simeme.